TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo optimistis angka kemiskinan di Indonesia akan turun hingga menjadi hanya satu digit dengan pelaksanaan berbagai program terutama Program Keluarga Harapan (PKH) . "Insya Allah angka kemiskinan kita akan di bawah dua digit, masuk ke satu digit, target kami ke sana," kata Presiden Jokowi saat menghadiri Lokakarya Nasional Anggota DPRD dari PPP di kawasan Ancol Jakarta, Selasa, 15 Mei 2018.

Jika mengacu pada data Badan Pusat Statistik (PBS), angka kemiskinan pada 2017 menunjukkan penurunan. Pada 2016, tercatat angka kemiskinan mencapai 10,64 persen. Sementara pada 2017 turun menjadi 10,12 persen.

Jokowi mengatakan PKH sering tidak disebut dalam keseharian. Padahal pada 2017, program itu sudah diberikan kepada enam juta keluarga penerima manfaat.

"Tahun ini 10 juta keluarga yang akan kita berikan dengan pendampingan yang baik. Ini kita perkirakan kalau sudah keluar semuanya, Insya Allah kemiskinan kita akan di bawah dua digit, masuk ke satu digit," katanya.

Baca : Bappenas: Kemiskinan di Desa Cepat Turun Dibandingkan di Kota

Presiden juga menyebutkan pemerintah sudah mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 18 juta anak dari keluarga tidak mampu, termasuk untuk anak yatim sebanyak sekitar 890.000 anak. "Dengan itu mereka bisa bersekolah mulai SD, SMP, SMA/SMK," katanya.

Sementara untuk kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah dikeluarkan 93 juta sehingga masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan di puskesmas, RS, dan tidak dipungut biaya.

"Saya pernah cek di RS, saya masuk di kelas 3. Berapa persen yang gunakan KIS? Waktu saya cek, 96 persen mereka gunakan kartu itu. Artinya kartu ini sangat bermanfaat bagi masyarakat," katanya.

Presiden menyebutkan hal itu terus disampaikan kepada masyarakat untuk menunjukkan program pemerintah tidak hanya urusan infrastruktur. "Tapi juga bidang berkaitan dengan sosial, tidak dalam bentuk uang tapi dalam perbaikan sistem pendidikan dan kesehatan," katanya.

Jokowi juga menjelaskan Program Dana Desa yang ditujukan untuk memperbesar peredaran uang di daerah terutama di desa. "Sampaikan kepada kepala desa penggunaan dana desa jangan dilakukan dengan membeli kebutuhan di kota," katanya.

Ia menyebutkan hingga 2015 sudah dikucurkan dana desa Rp 20,37 triliun, 2016 Rp 46,9 triliun, 2017 Rp 60 triliun, dan 2018 Rp 60 triliun. "Total 4 tahun ini sudah Rp187 triliun. Ini uang yang besar sekali. Kalau bisa terus beredar di desa-desa. Jangan sampai uang yang sudah dikucurkan ke desa kembali lagi ke Jakarta atau ke kota," katanya.

ANTARA