Bappenas Ingatkan Dampak Negatif Asian Games, Jika Tak Bisa Kelola Utang

Reporter

Dewi Nurita

Minggu, 13 Mei 2018 13:38 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) mengikuti rapat tentang evaluasi Tingkat Komponen Dalam Negeri di Kantor Presiden, Jakarta, 1 Agustus 2017. Dalam arahannya, Presiden menyinggung tentang tingkat komponen dalam negeri (TKDN). ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengingatkan dampak negatif penyelenggaraan event olahraga tingkat internasional, seperti Asian Games 2018, terhadap perekonomian tuan rumah, jika tidak ada manajemen yang baik dari sisi utang dan juga fasilitas.

"Jika tidak bisa me-manage utang dan fasilitas, maka bisa terjadi penumpukan utang dan pemanfaatan sarana olahraga yang kurang optimal," ujar
Bambang di Kementerian Kominfo, Jakarta pada Ahad, 13 Mei 2018.

Baca juga: Menteri Pariwisata: Promosi Asian Games 2018 Harus Besar-Besaran

Bambang mencontohkan, beberapa event yang menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian tuan rumah penyelenggara, terjadi pada event Olimpiade Montreal 1976. Saat itu, ujar Bambang, pembangunan Olympic Stadium dianggarkan sebesar US$ 250 juta, namun pada akhirnya menghabiskan US$1,4 milyar "Akibatnya, pembangunan dibayarkan dalam bentuk utang dan baru dilunasi 30 tahun kemudian," ujar Bambang.

Contoh lainnya, ujar Bambang, terjadi saat Olimpiade Rio de Janeiro, Brasil pada 2016. Di mana biaya penyelenggaraan Olimpiade mencapai US$10-12 miliar, sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan di Brasil semakin lebar "Harga sewa, properti, dan makanan meningkat selepas pelaksanaan Olimpiade," ujarnya.

Seperti diketahui, Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018 yang akan digelar di Jakarta dan Palembang pada 18 Agustus - 2 September 2018 mendatang. Total anggaran Asian Games 2018 mencapai Rp 6,6 triliun. Beberapa proyek infrastruktur, seperti LRT, masih terutang dari swasta dan asing.

Bambang menyakini, Asian Games 2018 tidak akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, selama bisa mengelola utang dan fasilitas dengan baik. "Selama utang manageble, tidak akan ada masalah," ujarnya.

Dia mencontohkan, Event Economic Impact of the London 2012 Olympic and Paralympic Games, dirilis dari Oxford Economics, berkontribusi terhadap PDB Inggris sebesar £16,5 milyar selama periode 12 tahun. Rincian dampaknya, 82 persen berasal dari aktivitas pre-event dan konstruksi, 12 persen dari pariwisata, dan 6 persen dari pengeluaran langsung terkait penyelenggaraan event. Kunjungan turis juga diperkirakan meningkat sebesar 10,8 juta antara tahun 2005 dan 2017.

"Estimasinya, untuk Asian Games 2018 ini, juga akan memberikan dampak langsung mencapai Rp 45,2 triliun terhadap ekonomi kita," ujar Bambang.

Sementara untuk pemanfaatan fasilitas seperti LRT, ujarnya, juga akan bermanfaat untuk jangka panjang sebagai sarana transportasi Indonesia. Begitu pula dengan berbagai venue yang dibangun untuk penyelenggaraan Asian Games 2018, diharapakan bisa terus terpakai setelah acara. "Contoh baik sudah ada waktu PON di Palembang, Jakabaring terus dimanfaatkan setelah event PON," ujarnya.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

15 hari lalu

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno.

Baca Selengkapnya

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

20 hari lalu

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.

Baca Selengkapnya

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

21 hari lalu

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?

Baca Selengkapnya

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

23 hari lalu

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.

Baca Selengkapnya

Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

31 hari lalu

Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

Heru Budi menyebut Kepulauan Seribu cocok jadi food estate alias lumbung pangan di DKI Jakarta. Berikut hal yang bakal dilakukan Pj Gubernur DKI itu.

Baca Selengkapnya

Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

32 hari lalu

Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

Bappenas mengklaim penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan akan menekan penyakit diabetes, jantung dan stroke di masyarakat.

Baca Selengkapnya

Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

32 hari lalu

Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

Bappenas sebut penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan tahun ini sudah sesuai dengan rencana pembangunan.

Baca Selengkapnya

PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

34 hari lalu

PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

PBB meluncurkan "Those Not Left Behind", buku berisi 22 kisah nyata tentang upaya mencapai SDGs.

Baca Selengkapnya

Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

35 hari lalu

Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan lahan di Kepulauan Seribu cocok dipakai sebagai food estate bagi DKI Jakarta pada 2025.

Baca Selengkapnya

Alasan Makan Siang Gratis Dibahas Pemerintah, Bappenas: Mencontoh Negara Maju

44 hari lalu

Alasan Makan Siang Gratis Dibahas Pemerintah, Bappenas: Mencontoh Negara Maju

Bappenas menyebut bahwa program makan siang gratis mencontoh kebijakan yang sudah ada di sejumlah negara berpendidikan maju.

Baca Selengkapnya