JK: Sawit Dilarang, Target Pembangunan Berkelanjutan Tak Tercapai

Rabu, 9 Mei 2018 16:36 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi keterangan di depan wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 28 November 2017. Tempo/Amirullah Suhada.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK hari ini bertemu dengan delegasi parlemen Uni Eropa untuk hubungan luar negeri (AFET) serta untuk hubungan dengan negara Asia Tenggara dan ASEAN (DASE) di kantornya. JK menuturkan minyak kelapa sawit menjadi salah satu topik pembahasan pertemuan tersebut.

"Kami beri penjelasan menghindari masalah yang kurang tepat, seperti masalah palm oil," kata JK di kantornya, Jakarta, Rabu, 9 Mei 2018.

Baca: Kunjungan ke Riau, Jokowi Akan Saksikan Peremajaan Sawit Rakyat

Lebih jauh, JK meminta parlemen Uni Eropa tidak menganggap kelapa sawit sebagai komoditas semata. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia mempekerjakan jutaan orang. Jika produksinya dilarang oleh Uni Eropa, kemiskinan di Indonesia akan meningkat.

Dampak tersebut, menurut JK, bertentangan dengan target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicetuskan Persatuan Bangsa-Bangsa dan dilakukan 193 negara. Salah satu poin SDG adalah memberantas kemiskinan.

Advertising
Advertising

"Bagi kami, palm oil merupakan komoditas yang punya konsep label intensif sehingga apabila itu berkurang, akan menimbulkan kemiskinan. Padahal semua negara ingin SDG. Maka akan merusak program SDG," ujar JK.

Parlemen Uni Eropa berencana membatasi penggunaan minyak kepala sawit dari Indonesia. Mereka menilai produksi komoditas tersebut menyebabkan deforestasi dan kebakaran hutan. Produksi tersebut bertentangan dengan resolusi parlemen Uni Eropa mengenai biodiesel energi terbarukan 2021 yang dikeluarkan pada 4 April 2017.

Rancangan resolusi tersebut sampai saat ini belum dapat dilaksanakan. Parlemen Uni Eropa harus melakukan trialog dengan Komisi Eropa dan Dewan Eropa untuk mencapai kata sepakat. Setelah disetujui, resolusi itu harus diterapkan negara anggota Uni Eropa.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pertemuan dengan delegasi parlemen Uni Eropa merupakan salah satu upaya menyelamatkan minyak kelapa sawit Indonesia. Pertemuan konsisten ini penting dilakukan sebelum ada kesepakatan di trialog. "Harapannya, di akhir proses trialog ini akan menghasilkan keputusan yang win-win (saling menguntungkan)," katanya.

Chair of AFET David McAllister mengatakan pihaknya terus mencari solusi terbaik terkait dengan masalah minyak kelapa sawit tersebut. Menurut dia, ini merupakan isu sensitif, baik bagi Indonesia maupun Uni Eropa. Indonesia merupakan produsen terbesar minyak kelapa sawit. Sementara pihaknya ingin memastikan produk yang digunakan berkelanjutan bagi lingkungan.

"Proses koordinasi yang kompleks di trialog sedang berjalan dan kami berusaha mencari solusi yang bisa diterima kedua pihak," ujar David. Yang terpenting, menurut dia, solusi sawit berkelanjutan bisa dirasakan oleh manusia dan dunia.

Berita terkait

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

3 hari lalu

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengklaim ekspor ke luar negeri turun, terutama di Eropa.

Baca Selengkapnya

GAPKI Sebut Kinerja Ekspor Sawit Turun, Ini Penyebabnya

4 hari lalu

GAPKI Sebut Kinerja Ekspor Sawit Turun, Ini Penyebabnya

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mengatakan kinerja ekspor sawit mengalami penurunan. Ini penyebabnya.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

4 hari lalu

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

5 hari lalu

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki tanggapi soal target pemerintah menyelesaikan pemutihan hutan di lahan sawit September 2024.

Baca Selengkapnya

Sawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu

5 hari lalu

Sawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu

Perkebunan sawit PT Riau Agrotama Plantation (PT RAP), anak perusahaan Salim Group diduga merambah hutan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Baca Selengkapnya

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

5 hari lalu

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

Kebun sawit PT SKIP Senakin Estate, anak usaha Sinarmas, diduga menerabas hutan Cagar Alam Kelautku, Kalimantan Selatan.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

5 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

5 hari lalu

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.

Baca Selengkapnya

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

5 hari lalu

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

10 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya