JK Ungkap Proyek dalam Percakapan Rini Soemarno dan Sofyan Basir

Reporter

Friski Riana

Senin, 30 April 2018 14:53 WIB

Kepala Kantor Transisi Jokowi-JK, Rini Soemarno, seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meyakini isi percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir dalam rekaman yang viral di media sosial, bukan membahas soal fee. Menurut Kalla, Rini dan Sofyan sedang membahas proyek pembangunan terminal penerimaan gas alam cair (LNG) di Bojonegara, Serang, Banten.

JK mengatakan proyek tersebut digagas PT Bumi Sarana Migas (BSM) milik Kalla Group, perusahaan keluarga JK. "Itu proyek dimulai tahun 2013, sebelum saya jadi wakil presiden. Nah jadi itu proyek murni swasta," ujar Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 30 April 2018.

Baca: Kementerian BUMN Sebut Percakapan Rini dan Dirut PLN Dipotong

Potongan percakapan telepon antara Rini dan Sofyan beredar di media sosial. Potongan percakapan tersebut membahas ihwal saham investasi PLN dan Pertamina. Dalam video itu, nama kakak Rini, Ari Soemarno, disebut-sebut. Sofyan dalam video tersebut juga menyebut dia bertemu Ari untuk membahas masalah pembagian saham itu.

Mnurut JK, PT BSM saat itu sedang mendiskusikan mengenai prediksi pasokan gas di daerah Jawa Barat akan habis pada 2020-2021. Diskusi itu, kata JK, turut melibatkan Ari Soemarno, saudara Menteri Rini. Pasalnya, Ari merupakan orang yang ahli soal gas dan diajak menjadi tim ahli.

Dengan adanya prediksi itu, JK mengatakan bahwa pasokan gas perlu didatangkan dari daerah lain dan menyiapkan fasilitas regasifikasi. "Kalau tidak ada fasilitas, ini akan masalah," kata dia.

Kalla menyampaikan bahwa ada pilihan regasifikasi dilakukan melalui Floating Storage Regasification Unit (FSRU) atau terminal terapung. Namun, kata JK, ongkosnya terlalu mahal. Adapun penawaran yang dilakukan PT BSM kepada pemerintah dinilai lebih ekonomis. "3 dolar per MMBTU. Ini setengahnya. Dan lebih terjamin," ucapnya.

JK pun kembali menegaskan bahwa percakapan itu tidak membahas soal jatah proyek. "Jadi pembicaraan itu saya tahu betul tidak ada unsur fee, unsur ngaturnya PPP (public private partnership) itu di mana pemerintah dalam hal ini BUMN mau berapa sahamnya, bukan berapa didapat Bu Rini."

Berita terkait

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

7 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok

23 hari lalu

Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) akan merayakan hari raya Idul Fitri 1445 H atau 2024 M di Jakarta. Rencananya, JK juga akan menerima kunjungan para kolega di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

43 hari lalu

Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

Jusuf Kalla menolak Munas Golkar dipercepat. Menurut dia, Munas Golkar sudah ditetapkan pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya

Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

43 hari lalu

Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

Anies dan Muhaimin akan menghadiri undangan buka puasa bersama JK sore ini. Menurut Timnas Amin ini adalah undangan terbatas JK ke beberapa tokoh.

Baca Selengkapnya

Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

54 hari lalu

Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

Menurut Said, JK tak mau ada beban politik di pemerintahan selanjutnya. JK tak mau beban ekonomi dan politik digabungkan.

Baca Selengkapnya

Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?

54 hari lalu

Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?

Menurut JK, Pemilu 2024 sudah diatur oleh pemerintah dan orang-orang tertentu. Sehingga ia menilai Pemilu 2024 sebagai pemilu yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia sejak 1955.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Mahfud Md: Pandangan Negarawan

55 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Mahfud Md: Pandangan Negarawan

Mahfud Md mengatakan pernyataan Jusuf Kalla terkait Pemilu 2024 sebagai Pemilu terburuk sebagai pandangan seorang negarawan.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Beri Catatan Soal Pemilu 2024, APBN Program Makan Siang Gratis, Bansos, dan Hak Angket DPR

55 hari lalu

Jusuf Kalla Beri Catatan Soal Pemilu 2024, APBN Program Makan Siang Gratis, Bansos, dan Hak Angket DPR

Jusuf Kalla atau JK mengomentari berbagai soal dalam Pemilu 2024, APBN makan siang gratis, hingga usung hak angket untuk indikasi kecurangan pemilu.

Baca Selengkapnya

JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia

56 hari lalu

JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia

JK menilai solusinya yang terbaik adalah mengklarifikasi mengenai kecurangan dan tidak transparannya pemilu tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Sosok Solihin GP dalam Kenangan Jusuf Kalla dan Bey Triadi Machmudin

58 hari lalu

Sosok Solihin GP dalam Kenangan Jusuf Kalla dan Bey Triadi Machmudin

Jawa Barat kehilangan tokoh legendaris, Solihin GP. Jusuf Kalla dan Bey Triadi Machmudin mengenang kepulangan pria yang akrab dipanggil Mang Ihin itu.

Baca Selengkapnya