Kementerian BUMN Sebut Percakapan Rini dan Dirut PLN Dipotong

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri BUMN, Rini Mariani Soemarno. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri BUMN, Rini Mariani Soemarno. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Imam Apriyanto Putro membenarkan ada percakapan antara Menteri Rini Soemarno dan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir. Namun, menurut Imam, percakapan keduanya yang beredar di media sosial telah dipotong.

    Menurut Imam, percakapan keduanya membahas rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina. Secara utuh, tutur Imam, dalam percakapan itu Sofyan Basir ingin memastikan bahwa PLN mendapat porsi saham yang signifikan dalam proyek tersebut.

    "Kami tegaskan kembali bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG)," kata Imam di Solo, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 28 April 2018.

    Simak: Menteri Rini Targetkan 2018 Tak Ada BUMN Merugi

    Isi percakapan itu diunggah di Instagram oleh akun @jokerpolitik kemarin, Jumat, 27 April 2018. Dalam keterangannya, akun itu menuliskan: "Akhirnya kedok terbongkar,". Sampai pagi ini, unggahan itu telah dilihat lebih dari 1,500 kali. Pembicaraan antara Rini Soemarno dan Sofyan Basir kemudian kembali di unggah hari ini. Kali ini, pemilik akun memberikan teks dalam videonya.

    Lanjut Imam, upaya yang dilakukan Sofyan Basir untuk mendapatkan saham signifikan tak lain agar PLN memiliki kontrol dalam menilai kelayakannya, baik sebagai calon pengguna utama, maupun sebagai pemilik proyek itu sendiri.

    Imam mengatakan, perbincangan itu dilakukan pada tahun lalu. Namun, proyek penyediaan energi yang dimaksud akhirnya tidak terealisasi karena dianggap belum meyakinkan dapat memberi keuntungan optimal, baik untuk Pertamina maupun PLN.

    Terkait penyebaran dan pengeditan rekaman pembicaraan, Imam mengatakan Kementerian BUMN akan mengambil langkah hukum. Menurut dia, penyebaran editan video itu menyesatkan masyarakat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.