Perlukah Pansus Angket Perpres Tenaga Kerja Asing Dibentuk?

Sabtu, 28 April 2018 15:35 WIB

Jumlah tenaga kerja asing Indonesia tercatat sebanyak 74.183 orang pada 2016

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golongan Karya, Ichsan Firdaus, menilai panitia khusus hak angket Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) belum perlu dibentuk. Pendapat itu menanggapi usul Wakil Ketua DPR yang juga politikus Partai Gerakan Indonesia Raya, Fadli Zon, atas pembentukan pansus angket tersebut.

"Kalau Pak Fadli Zon ingin menggalang itu, silakan saja. Tapi nanti dalam rapat badan musyawarah akan diputuskan secara keseluruhan, apakah pansus ini bisa ditetapkan atau tidak. Kami dari Fraksi Golkar melihat belum ada urgensi terlalu jauh terkait dengan perpres ini," kata Ichsan di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 28 April 2018.

Ichsan berujar, sejauh ini, Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi, pansus angket tersebut belum dibutuhkan.

Simak: Moeldoko Minta Lembaga Satu Suara Komentari Tenaga Kerja Asing

Menurut Ichsan, daripada membentuk pansus, pemerintah disarankan memperjelas beberapa pasal dan kalimat yang multitafsir dalam perpres tersebut. Sebab, jika tidak dijelaskan lebih jauh, hal-hal tersebut akan dimanfaatkan oleh berbagai pihak sebagai celah untuk menuntut pencabutan perpres itu.

Advertising
Advertising

"Misalnya, kata 'kondisi mendesak' dan 'darurat' perlu dijelaskan," ujar Ichsan. Penjelasan lebih lanjut itu, tutur Ichsan, dapat dituangkan dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan sebagai turunan dari Perpres 20/2018.

Sebelumnya, Fadli Zon menggulirkan penandatanganan usul pembentukan panitia khusus hak angket Perpres TKA di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 April 2018.

Penandatanganan usul itu dilakukan setelah dia bertemu dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). "Baru dua orang yang menandatangani. Nanti kami akan cari anggota lain. Kan, cukup 25 anggota dan dua fraksi," tutur Fadli.

Selain oleh Fadli, usul hak angket itu ditandatangani legislator dari Fraksi Gerindra, Muhammad Syafi'i, yang juga anggota Komisi III. Fadli berujar, banyak pihak yang mengusulkan agar legislator membuat pansus angket Perpres Tenaga Kerja Asing. Alasannya, aturan itu akan mempermudah masuknya pihak asing, sehingga membahayakan politik, bahkan keamanan di dalam negeri.

Berita terkait

Cara dan Syarat Kerja Legal bagi Orang Asing di Indonesia

11 hari lalu

Cara dan Syarat Kerja Legal bagi Orang Asing di Indonesia

Ketahui cara dan syarat kerja legal bagi orang asing di Indonesia. Pastikan Anda memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan. Ini ulasannya.

Baca Selengkapnya

TPN Ganjar - Mahfud Sebut Hilirisasi Dimanfaatkan Tenaga Kerja Asing

3 Februari 2024

TPN Ganjar - Mahfud Sebut Hilirisasi Dimanfaatkan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pakar TPN Ganjar - Mahfud, Sonny Keraf, mengkritik bahwa manfaat hilirisasi lebih dirasakan tenaga kerja asing.

Baca Selengkapnya

Luhut Bantah Tudingan Cak Imin: Tenaga Kerja Asing di Industri Hilirisasi Hanya 10-15 Persen

25 Januari 2024

Luhut Bantah Tudingan Cak Imin: Tenaga Kerja Asing di Industri Hilirisasi Hanya 10-15 Persen

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan membantah tudingan Cawapres nomoro urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal dominasi tenaga kerja asing (TKA) di industri hilirisasi

Baca Selengkapnya

7 Fakta Smelter Nikel di Indonesia

3 Januari 2024

7 Fakta Smelter Nikel di Indonesia

Pada 24 Desember 2023, smelter nikel milik PT ITSS meledak dan menewaskan 13 orang. Berikut fakta-fakta smelter nikel di Indonesia.

Baca Selengkapnya

PT IMIP Sebut Jenazah Korban Ledakan Tungku Smelter Sudah Diantar ke Rumah Keluarga

25 Desember 2023

PT IMIP Sebut Jenazah Korban Ledakan Tungku Smelter Sudah Diantar ke Rumah Keluarga

PT IMIP menyatakan jenazah korban ledakan tungku smelter di salah satu tenantnya PT ITSS telah diantarkan ke rumah keluarga korban.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Janji Batasi Tenaga Kerja Asing: Akan Bentuk Satgas Pengawasan

7 Desember 2023

Prabowo-Gibran Janji Batasi Tenaga Kerja Asing: Akan Bentuk Satgas Pengawasan

Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjanji akan batasi tenaga kerja asing. Bentuk Satgas pengawasan.

Baca Selengkapnya

Ganjar Pranowo Blak-blakan ke Mahasiswa UI Saat Ditanya TKA Cina: Kamu Bisa Gantikan Nggak?

19 September 2023

Ganjar Pranowo Blak-blakan ke Mahasiswa UI Saat Ditanya TKA Cina: Kamu Bisa Gantikan Nggak?

Ganjar Pranowo memberikan respon saat isi kuliah di UI mengenai TKA Cina di Jawa Tengah dari protes warga setempat. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

Soal Mandor Bule di IKN, Luhut: Karena Mereka Bekerja Cepat, Kita Harus Belajar

22 Juni 2023

Soal Mandor Bule di IKN, Luhut: Karena Mereka Bekerja Cepat, Kita Harus Belajar

Menteri Luhut blak-blakan soal alasan memilih orang asing atau bule untuk bertindak sebagai pengawas proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Baca Selengkapnya

Luhut Minta Pekerja Asing Menjadi Pengawas Proyek IKN, Anggota Dewan: Kita Bisa Kerjakan Sendiri

19 Juni 2023

Luhut Minta Pekerja Asing Menjadi Pengawas Proyek IKN, Anggota Dewan: Kita Bisa Kerjakan Sendiri

Anggota Komisi V DPR RI menolak usulan Menteri Luhut supaya tenaga pengawas pengerjaan proyek IKN diambil dari pekerja asing.

Baca Selengkapnya

Pro Kontra Luhut yang Pakai Mandor Bule di Proyek IKN, Ragukan Pekerja Lokal?

15 Juni 2023

Pro Kontra Luhut yang Pakai Mandor Bule di Proyek IKN, Ragukan Pekerja Lokal?

Luhut jelaskan alasan gunakan mandor Bule di proyek IKN untuk jaga kualitas. Namun, pengamat sebut banyak tenaga lokal yang kompeten.

Baca Selengkapnya