TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menanggapi masalah perizinan ekspor hasil tangkapan ke Eropa. Susi menyebutkan sikap perusahaan ikan yang tidak kooperatif dalam proses audit menjadi penyebab gagalnya perolehan izin ekspor ikan ke Eropa.

“Peraturan menteri (soal perizinan ekspor ke Eropa) sudah saya buat, tinggal perusahaan saja siapa yang siap diaudit. Tapi banyak perusahaan Indonesia yang ogah-ogahan diaudit,” katanya dalam konferensi pers di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis, 19 April 2018.

Baca: Pengusaha Sulit Ekspor Ikan ke Eropa, Susi Bantah Tinggal Diam

Susi menanggapi keluhan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Kelautan dan Industri Yugi Prayanto sebelumnya bahwa PT Dua Putra Utama Makmur Tbk kesulitan memperoleh izin ekspor, khususnya nomor registrasi ke Uni Eropa. Sebelumnya, Susi membantah kabar bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan tak memberi tanggapan atas keluhan pelaku usaha tentang kepastian pengurusan perizinan ekspor hasil tangkapan ikan ke Uni Eropa.

Menurut Susi, perizinan ekspor merupakan otoritas dari pihak Uni Eropa sendiri. Perizinan baru bisa diberikan kepada perusahaan ikan usai berhasil melewati audit yang dilakukan tim dari Uni Eropa sendiri. Namun proses audit tersebut sering tidak berjalan karena banyak perusahaan ikan Indonesia yang menolak diaudit. “Karena perusahaannya banyak yang tidak siap untuk diaudit,” ujar Susi.

Susi menyebutkan banyak perusahaan ikan yang tidak memenuhi standar ketat yang telah ditetapkan Uni Eropa. Standar ketat itu di antaranya standar mutu, kebersihan, hingga pengolahannya. “Kalau banyak persoalan, biasanya tim auditor tidak mau memberi izin lagi,” tuturnya. Ia juga mengaku telah bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) untuk mencari penyelesaian masalah sulitnya ekspor ikan ini.

Saat ini, Susi Pudjiastuti menyebutkan jumlah perusahaan eksportir ikan Indonesia atau unit pengolahan ikan (UPI) yang telah mendapatkan perizinan Uni Eropa telah mencapai 177 perusahaan. Jumlah UPI Indonesia ke Eropa tersebut menduduki peringkat kelima setelah Cina, Korea Selatan, Vietnam, dan Thailand.