TEMPO.CO, Jakarta -Seorang pria bernama Permadi Arya atau dikenal sebagai Abu Janda mengunggah video kontroversial tentang utang pemerintah. Video yang diunggah lewat Youtube itu membandingkan utang pemerintah di era Susilo Bambang Yudhoyono dengan sejumlah presiden lainnya. Menurut Abu Janda, selama 10 tahun pemerintahannya, SBY mewarisi utang Rp 3.727 triliun atau naik Rp 2.497 triliun dari masa pemerintahan sebelumnya.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Rachland Nashidik data yang disampaikan Permadi Arya itu tak semuanya benar. "Ada data yang sengaja direkayasa tidak sesuai dengan fakta untuk mendiskreditkan pemerintah era SBY," ujar Rachland lewat keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis, 12 April 2018.

Dalam video yang diberi judul "Panduan untuk Awam soal Utang Indonesia" itu, Abu Janda membandingkan data utang masa pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dan tiga presiden sebelumnya. Utang era Soeharto berjumlah Rp.673 triliun, era Megawati Soekarnoputri meninggalkan utang Rp. 1230 triliun atau naik 557 triliun, dan era SBY mewariskan utang Rp 3.727 triliun atau naik 2497 triliun dari masa pemerintahan sebelumnya. Sementara era Jokowi, mencatatkan utang Rp. 4.034 triliun dalam empat tahun pemerintahannya.

Baca: Begini Kritik Rizal Ramli Soal Utang Pemerintah

Menurut Rachland, data-data tersebut tidak semuanya benar. "Data yang disampaikan pada era Presiden Megawati dan Jokowi semuanya benar sesuai dengan data Kementerian Keuangan, namun untuk data utang pada era Presiden SBY tidak benar dan jauh dari fakta sebenarnya," ujar Rachland.

Selama 10 tahun pemerintahan SBY, lanjutnya, jumlah utang pemerintah sebesar Rp.1.309,48 triliun. Sementara pemerintahan Jokowi yang baru 3,5 tahun telah menghimpun utang sebanyak Rp.1.433,64 triliun. "Dari data tersebut siapa sebenarnya yang pantas di juluki Raja Utang?" ujar Rachland.

Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Schneider Siahaan sebelumnya menyatakan, utang tersebut tak sepatutnya diperdebatkan karena negara berutang untuk semata meningkatkan perekonomian negara. "Kita baru pintar di level mengkritik saja. Belum bisa di level solusi," ujar Schneider dalam diskusi Iluni Universitas Indonesia di Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, 3 April 2018.

DEWI NURITA I LANI DIANA WIJAYA