TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. berharap pemerintah mengambil alih saham bank syariah pertama di Tanah Air itu melalui mekanisme penawaran saham terbatas atau rights issue.

Direktur Utama Bank Muamalat Achmad K. Permana mengatakan kebutuhan permodalan yang disampaikan oleh pihaknya saat ini dinilai menjadi saat yang tepat bagi pemerintah untuk kembali memiliki bank tersebut.

Baca juga: Yusuf Mansur Buka Rekening di Bank Muamalat, Terkait Right Issue?

“Di Bank Muamalat memang banyak sekali challenge dan mudah-mudahan ini merupakan momentum untuk kembali dimiliki oleh pemerintah Indonesia, karena potensinya begitu besar, dan ini juga didirikan oleh para pendiri kita seperti MUI, ICMI, dan jamaah haji pada saat itu,” katanya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu, 11 April 2018.

Dia menjelaskan, pada dasarnya ada sejumlah calon investor yang telah menyatakan minatnya untuk membeli saham Bank Muamalat. Selain dari korporasi swasta di dalam negeri, ada juga dari luar negeri, seperti Singapura, Malaysia, dan Timur Tengah.

Selain itu, Permana juga mengungkapkan pernah mendapat penyataan minat dari pemerintah, baik melalui Kementerian BUMN maupun lewat bank pelat merah. Namun, Permana mengaku akan lebih memilih bila diakuisisi oleh pemerintah.

"Walaupun asing banyak berminat kepada kita, akan sayang nanti kesempatan ini (dilewatkan oleh pemerintah)," ucapnya.

Bank Muamalat sendiri membutuhkan modal tambahan karena rasio kecukupan modal pada tahun lalu sempat turun di bawah 12 persen, meski masih pada batas aman. Namun, satu sisi Muamalat juga didera oleh pembiayaan bermasalah. Adapun, pemegang saham lama tidak akan menambah modal di bank tersebut dengan alasan yang kurang jelas.

BISNIS