Rapat Komisi I DPR dengan Facebook Ditunda Minggu Depan

Reporter

M Yusuf Manurung

Editor

Martha Warta

Rabu, 11 April 2018 11:09 WIB

CEO Facebook Mark Zuckerberg tiba untuk bersaksi di depan sidang bersama Komite Perdagangan dan Energi dari Dewan Perwakilan Rakyat AS, di Capitol Hill di Washington, 10 April 2018. Mark Zuckerberg bersaksi terkait penggunaan data pengguna Facebook untuk pemilu Amerika 2016. (AP Photo/Andrew Harnik)

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat antara Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Facebook Indonesia yang dijadwalkan siang ini batal. Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari mengatakan batalnya rapat karena pejabat tinggi yang coba didatangkan Facebook Indonesia berhalangan hadir.

"Facebook Indonesia akan menghadirkan pejabat tertinggi untuk Asia Tenggara. Nah, pejabat tersebut hari ini harus bersama petinggi Facebook di kongres Senat Amerika Serikat," ucap Abdul Kharis kepada Tempo, Rabu, 11 April 2018.

Baca:Facebook Diminta Ungkap Data Pengguna RI yang Bocor ke CubeYou

Abdul Kharis berujar, Facebook telah meminta untuk dijadwalkan ulang pada 17 April 2018. Menurut dia, pertemuan dengan Facebook dilakukan untuk memastikan kebenaran kebocoran data penggunanya di Indonesia. "Benarkah bocor dan kenapa bocor?" tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Sebelumnya, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian RI Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan Polri belum menemukan adanya pengguna Facebook di Indonesia yang datanya dicuri. "Kalau di sini, sampai sekarang, hasil penelusuran kami dan Kemkominfo, belum ada yang sejenis Cambridge Analytica," ucapnya, Selasa, 10 April 2018.

Advertising
Advertising

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berujar, pemerintah bisa saja menutup operasi platform Facebook di Indonesia. "Nanti kami lihat dulu progresnya. Tapi saya tak segan kalau terpaksa menutup Facebook," tutur Rudiantara, Senin, 9 April 2018.

Skandal kebocoran data 87 juta pengguna Facebook melibatkan Cambridge Analytica. Pencurian data tersebut diduga untuk kampanye Donald Trump dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 2016.

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

11 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya