Rizal Ramli Kembali Kritik Soal Utang, Begini Respons Kemenkeu

Minggu, 8 April 2018 16:05 WIB

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli setibanya di gedung KPK untuk diperiksa oleh penyidik terkait kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Jakarta, 2 Mei 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Rizal Ramli, pada Jumat lalu mengunggah status mengenai utang di halaman Facebook miliknya. Dia menuliskan tanggapannya soal utang luar negeri, yang sempat dibicarakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Sudah lampu kuning. Sudah gali lubang, tutup jurang," ujar Rizal Ramli seperti dikutip dari status Facebook-nya, Jumat, 6 April 2018. "Karena primary balance negatif, debt service ratio sudah 39 persen, tax ratio hanya 10 persen, karena pengelolaan fiskal tidak prudent (ugal-ugalan)."

Baca: Soal Utang, Kemenkeu: Kita Pintar Mengkritik, Bukan Beri Solusi

Rizal Ramli yang merupakan mantan Menteri Keuangan dan mantan Menteri Koordinator Perekonomian juga menyebutkan indikator perdagangan dan jasa serta neraca berjalan semuanya negatif. "Di samping faktor US Fed Rate, itulah salah alasan utama kenapa kurs Rupiah terus anjlok! Kok bisa ngaku-ngaku kelola makro ekonomi hati-hati (prudent) ?? Bokis amat," katanya.

Atas tulisannya tersebut, status Rizal Ramli disukai oleh 6.231 orang dan 3.277 kali dibagikan oleh pengguna Facebook. Hingga saat ini, status tersebut masih aktif ditanggapi oleh warganet.

Advertising
Advertising

Tak hanya kali ini Rizal Ramli mengkritik soal utang pemerintah. Ia sebelumnya juga menyebut tidak tepat jika Bank Indonesia (BI) kerap melakukan perbandingan rasio utang pemerintah dengan produk domestik bruto (Debt to GDP Ratio) Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).

Menurut Rizal Ramli, perbandingan itu sangat tidak proporsional dan dapat memberikan pemahaman yang keliru. "Debt to GDP Indonesia yang sebesar 29 persen tidak bisa dibandingkan dengan AS. Amerika Serikat adalah negara satu-satunya di dunia yang dapat memproduksi dolar AS dan menjualnya ke negara lain. Sementara Indonesia apakah bisa melakukan itu dengan rupiahnya?" ujarnya dalam rapat dengar pendapat di Komisi XI DPR, Jakarta, akhir Maret lalu.

Atas status Rizal Ramli teranyar itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti menanggapi melalui status Facebook pribadinya. “Untuk kesekian kalinya, saya menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Rizal Ramli (Pak RR) dengan utang,” kata dia Sabtu malam, 7 April 2018.

Nufransa mempertanyakan lampu kuning yang diberikan Rizal Ramli. Sebab, jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia memiliki rasio untang tergadap PDB dan defisit APBN yang relatif kecil dan berati-hati. “Mengapa menolak menggunakan indikator yang digunakan untuk membandingkan antar negara?” kata Nufransa.

Istilah gali lubang tutup jurang yang dituliskan Rizal Ramli juga dipertanyakan karena pemerintah telah menurunkan defisit APBN. Bahkan sejak sejak 2012, kata Nufransa, pemerintah sudah mengalami defisit keseimbangan primer. Ia malah balik menyindir Rizal Ramli yang merupakan bagian dari pemerintah di 2015-2016, yang keseimbangan primer perekonomiannya mengalami defisit tinggi.

Menurut Nufransa, sejak dikukuhkan sebagai Menteri Keuangan pada 2016 lalu, Sri Mulyani mengendalikan tren tersebut dengan hati-hati. “Dengan demikian dalam beberapa tahun ke depan diproyeksikan defisit akan makin mengecil dan primary balance akan makin seimbang atau bahkan mencapai surplus,” tuturnya menanggapi kritik Rizal Ramli soal utang tersebut.

Berita terkait

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

1 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

5 hari lalu

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

Isy Karim mengatakan Kemendag akan memperjuangkan utang selisih harga minyak goreng yang tersendat sejak awal 2022.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

6 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

6 hari lalu

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

Direktur Ideas menanggapi rencana Presiden Jokowi membahas program yang diusung Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

7 hari lalu

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.

Baca Selengkapnya

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

7 hari lalu

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

Partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden mendapat jatah menteri berbeda-beda di kabinet Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

7 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

8 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

8 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

9 hari lalu

Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

Kepala Eksekutif OJK Friderica Widyasari Dewi memberikan sejumlah tips yang dapat diterapkan oleh ibu-ibu dalam menyikapi isi pelemahan rupiah.

Baca Selengkapnya