Revolusi Industri 4.0, Pemerintah Bentuk Komite Industri Nasional

Kamis, 29 Maret 2018 18:39 WIB

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mencoba mobil listrik Mitsubishi usai serah terima, di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, 26 Februari 2018. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan membentuk Komite Industri Nasional (KINAS) untuk mengantisipasi revolusi industri. Tujuannya, untuk memfasilitasi penyelerasan secara nasional, lintas kementerian atau lembaga, dan lintas pemangku kepentingan dalam percepatan agenda pengembangan industri nasional.

Komite tersebut dibentuk menyusul perubahan dunia yang mulai memasuki revolusi industri 4.0. Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian merancang “Making Indonesia 45” sebagai sebuah roadmap (peta jalan) yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era industri 4.0.

Baca: Jokowi: Hati-hati dengan Revolusi Industri 4.0

“Dalam hal ini, memang diperlukan koordinasi, baik itu terkait dengan harmonisasi regulasi, insentif-insentif fiskal, dan juga infrastruktur telekomunikasi, dan sebagainya,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta pada Kamis, 29 Maret 2018.

Adapun lima fokus sektor yang disasar antara lain, Industri Makanan dan Minuman, Industri Tekstil dan Busana, Industri Otomotif, Industri Elektronik, dan Industri Kimia. Selanjutnya, Kementerian Perindustrian akan mencari proyek-proyek percontohan industri yang sudah menjalankan industri 4.0 di masing-masing sektor.

Advertising
Advertising

“Itu adalah 5 sektor yang demand-nya terbesar di dunia. Sekitar 80 persen dunia itu menghendaki 5 produk tersebut. Beberapa di antaranya juga memiliki domestic market yang kuat untuk daya saing kita. Jadi itu yang akan jadi prioritas,” kata Airlangga.

Selain itu, Airlangga juga menyatakan, Indonesia beraspirasi untuk menjadi top 10 ekonomi dunia di tahun 2030 dengan merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia. "Kita targetkan ekspor netto Indonesia dapat kembali ke level yang sama di tahun 2000, yaitu dengan konstribusi 10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” ujarnya.

Target lainnya, adalah peningkatan kontribusi manufaktur terhadap PDB menjadi 25 persen serta tambahan lapangan pekerjaan. "Dengan adanya implementasi roadmap ini, akan membuat industri meningkatkan eksistensi dan melakukan ekspansi. Sehingga lapangan kerja baru akan terbuka,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga berharap, komite tersebut nantinya dapat berkelanjutan agar Indonesia siap menghadap revolusi industri 4.0. “Melalui komite ini, kita ingin membangun komunikasi yang berkelanjutan dalam kaitannya dengan revolusi industri ke-4,” ujar Darmin.

Berita terkait

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

2 hari lalu

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.

Baca Selengkapnya

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

3 hari lalu

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

4 hari lalu

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.

Baca Selengkapnya

Hadiri Penetapan Prabowo - Gibran sebagai Presiden dan Wapres Terpilih, Anies: Hormati Proses Bernegara

8 hari lalu

Hadiri Penetapan Prabowo - Gibran sebagai Presiden dan Wapres Terpilih, Anies: Hormati Proses Bernegara

Anies dan Muhaimin hadir dalam acara penetapan presiden wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di KPU hari ini.

Baca Selengkapnya

Pelemahan Rupiah dan IHSG Berlanjut, Airlangga: Indonesia Masih Lebih Baik

9 hari lalu

Pelemahan Rupiah dan IHSG Berlanjut, Airlangga: Indonesia Masih Lebih Baik

Kendati terjadi pelemahan rupiah, Airlangga mengklaim rupiah masih lebih baik dibanding mata uang lain. IHSG juga diklaim lebih baik dari negara lain.

Baca Selengkapnya

Airlangga Hartarto Bertemu Tony Blair Bahas IKN hingga Stabilitas Geopolitik

12 hari lalu

Airlangga Hartarto Bertemu Tony Blair Bahas IKN hingga Stabilitas Geopolitik

Tony Blair menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahas IKN hingga stabilitas geopolitik.

Baca Selengkapnya

Tak Khawatirkan Dampak Konflik Iran-Israel, Airlangga: Belum Ada Apa-apa

14 hari lalu

Tak Khawatirkan Dampak Konflik Iran-Israel, Airlangga: Belum Ada Apa-apa

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai masyarakat Indonesia tak perlu khawatir soal imbas konflik Iran-Israel. Dia mengatakan potensi eskalasi konflik kedua negara tersebut belum diketahui, sehingga pemerintah belum mengambil keputusan apapun.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta Pertamina Cs Borong Dolar, KAI Buka Rekrutmen Program Management Trainee

14 hari lalu

Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta Pertamina Cs Borong Dolar, KAI Buka Rekrutmen Program Management Trainee

Menteri BUMN Erick Thohir meminta BUMN seperti Pertamina memborong dolar AS di tengah memanasnya konflik Iran-Israel.

Baca Selengkapnya

Erick Minta Pertamina Cs Borong Dolar di Tengah Konflik Iran-Israel, Airlangga: TIdak Bijak

14 hari lalu

Erick Minta Pertamina Cs Borong Dolar di Tengah Konflik Iran-Israel, Airlangga: TIdak Bijak

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal antisipasi Menteri BUMN Erick Thohir terhadap imbas ekonomi dari konflik Iran-Israel. Erick menginstruksikan BUMN yang memiliki porsi utang luar negeri yang besar untuk segera membeli dolar Ameria Serikat dalam jumlah besar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

15 hari lalu

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

Sebelumnya, pemerintah membatasi barang TKI atau pekerja migran Indonesia, tetapi aturan ini sudah dicabut. Begini isi aturannya.

Baca Selengkapnya