TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat perdagangan internasional dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Fithra Faisal menilai pemerintah perlu melirik negara lain untuk dijadikan partner dagang. Negara-negara seperti dari Afrika dan Timur Tengah bisa menjadi alternatif partner, mengingat situasi perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina saat ini.

"Harus bisa memetakan negara non tradisional selain Amerika Serikat dan Cina," kata Fithra di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 24 Mater 2018.

Baca:Perang Dagang AS - Cina, Darmin: Imbasnya Tak Selalu Negatif

Pada Kamis 22 Maret 2018, Presiden Amerika, Donald Trump menandatangani Surat Keputusan sebagai jalan untuk menerapkan tarif perdagangan senilai US$ 60 miliar bagi seluruh barang Cina yang masuk ke negaranya.

Merespon Trump, Kementerian Perdagangan Cina akan menerapkan tarif sebesar US$ 3 miliar atas impor baja dan aluminium asal AS. Cina juga akan menerapkan tarif tambahan 15 persen terhadap produk AS termasuk buah kering, anggur dan pipa baja serta tambahan 25 persen untuk produk daging babi dan aluminium daur ulang.

Sebanyak 128 produk AS telah telah didaftarkan Cina untuk dikenakan tarif jika kedua negara tak bisa mencapai kata sepakat soal tarif dagang. Cina dikabarkan akan menerapkan pemberian tarif tersebut secara bertahap.

Pertama, pemberian tarif 15 persen untuk 120 produk Amerika Serikat termasuk pipa baja dan minuman anggur sebesar US$ 977 juta atau sekitar Rp 13,5 triliun. Kedua, memberikan tarif lebih tinggi yakni 25 persen sebesar US$ 1,99 miliar atau sekitar Rp 27 triliun untuk produk babi dan aluminium.

Fithra mengatakan pemerintah harus membuat langkah antisipasi atas situasi perdagangan itu. Selain melirik alternatif partner dagang, pemerintah juga harus mengantisipasi dampak pada sektor finansial. "Harus ada bauran kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah," katanya.

Fithra menjelaskan, potensi dampak finansial muncul karena Cina mengancam akan mengevaluasi kepemilikan surat utangnya terhadap AS. Menurut dia, evaluasi tersebut berpotensi menimbulkan keguncangan pasar obligasi yang berdampak pada meningkatnya prospek suku bunga internasional. "Secara fundamental akan mempengaruhi kondisi perusahaan yang di IHSG," katanya.

Selain itu, Fithra mengatakan pemerintah juga harus menguatkan sektor industri regionalnya. Penguatan industri dalam negeri dilakukan guna mengantisipasi jika perang dagang berlangsung panjang.

Baca berita lainnya tentang Perang Dagang di Tempo.co.