BKPM Angkat Sekda Pimpin Satgas Penanaman Modal di Daerah

Jumat, 23 Maret 2018 15:50 WIB

Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong dan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis saat memaparkan Realisasi Investasi Triwulan III 2017, di Gedung BKPM, Setiabudi, Jakarta Selatan, 30 Oktober 2017. Yohanes Paskalis Pae Dale

TEMPO.CO, Mataram - Untuk mengatasi kendala investasi dan adanya pejabat nakal di daerah, Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyerahkan penanganannya kepada Satuan Tugas (Satgas) Penanaman Modal yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) di masing-masing daerah kabupaten/kota maupun provinsi.

Karenanya, effektivitas Satgas harus ditinggkatkan agar realisasi izin meningkat. Bukan semata meningkatnya izin prinsip tetapi yang penting adalah realisasi investasinya.

''Satgas yang dipimpin Sekda harus mampu menyelesaikan masalah. Ini yang penting,'' kata Deputi bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Kordinasi Penanaman Modal M.M Azhar Lubis sewaktu melakukan sosialisasi di depan pejabat Dinas Penanaman Modal dan pengusaha se Nusa Tenggara Barat (NTB) di Hotel Lombok Astoria Mataram, Jum'at 23 Maret 2018 pagi.

Simak: BKPM: Investasi E-Commerce Sulit Didata

Azhar meminta masing-masing pemegang perizinan harus benar-benar memberikan persyaratan perizinan yang jelas tanpa kepastian. Termasuk biaya perizinan. Apalagi, sekarang pemerintah juga sudah menetapkan perizinan tidak harus diribetkan dengan izin HO (gangguan keamanan) yang sering menjadi kendala. ''SIUP juga tidak ada perpanjangan lagi. Kalau di daerah masih terjadi, perlu dipertanyakan,'' ujarnya.

Advertising
Advertising

Pengusaha juga sudah boleh langsung melakukan pembangunan di dalam kawasan industri sementara perizinan IMB (izin mendirikan bangunan) diselesaikan. Tidak ada lagi satuan tugas Polisi yang datang untuk menghentikan pelaksanaannya.

Selain itu, untuk memudahkan pengajuan perizinan, pemerintah juga telah menerapkan Online Single Submission yang merupakan sistem perizinan berbasis teknologi informasi. ''Tidak ada alasan ribet. Sistem perizinan memang harus berubah,'' ucapnya.

Semula, para pelaksana di kantor BKPM juga mengeluhkan ribetnya penggunaan teknologi informasi tersebut. Tetapi sesuai kebijakan yang harus dilaksanakan akhirnya terbiasa.

Menurutnya, pemohon izin usaha tidak harus melakukan entry data tetapi langsung mengirimkan berkas yang sudah dibuatnya di kantornya sendiri.

Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

21 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kejati Bali Buka Peluang Kembangkan Kasus Pemerasan Bendesa Adat ke Investor Lain

23 jam lalu

Kejati Bali Buka Peluang Kembangkan Kasus Pemerasan Bendesa Adat ke Investor Lain

Kejaksaan Tinggi membuka peluang mengembangkan kasus dugaan pemerasan Bendesa Adat di Bali.

Baca Selengkapnya

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

1 hari lalu

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

Perayaan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut.

Baca Selengkapnya

Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

1 hari lalu

Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

Kejaksaan Tinggi Bali menangkap seorang Bendesa Adat karena diduga telah memeras seorang pengusaha untuk rekomendasi izin investasi.

Baca Selengkapnya

Basuki Hadimuljono Pastikan Groundbreaking Keenam di IKN Setelah World Water Forum 2024 Digelar

2 hari lalu

Basuki Hadimuljono Pastikan Groundbreaking Keenam di IKN Setelah World Water Forum 2024 Digelar

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan groundbreaking keenam di IKN dilakukan akhir Mei atau awal Juni 2024.

Baca Selengkapnya

Delegasi Uni Eropa Kunjungi IKN untuk Jajaki Peluang Investasi

2 hari lalu

Delegasi Uni Eropa Kunjungi IKN untuk Jajaki Peluang Investasi

Delegasi Uni Eropa mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk penjajakan peluang investasi.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

3 hari lalu

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

Menteri Bahlil membantah investasi di Indonesia selama ini dikuasai oleh Cina, karena pemodal terbesar justru Singapura.

Baca Selengkapnya

Kejati Bali Lakukan OTT Anggota Bendesa Adat yang Diduga Lakukan Pemerasan Investasi

3 hari lalu

Kejati Bali Lakukan OTT Anggota Bendesa Adat yang Diduga Lakukan Pemerasan Investasi

Kejati Bali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum Bendesa Adat di Bali. Bendesa itu diduga melakukan pemerasan investasi.

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

3 hari lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Rencana Investasi Microsoft Senilai Rp 27,6 Triliun, Pengamat: Harus Jelas Pembuktiannya

3 hari lalu

Rencana Investasi Microsoft Senilai Rp 27,6 Triliun, Pengamat: Harus Jelas Pembuktiannya

Rencana investasi Microsoft itu diumumkan melalui agenda Microsoft Build: AI Day yang digelar di Jakarta.

Baca Selengkapnya