TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kebijakan ganjil-genap di gerbang tol Bekasi Barat dan Timur bisa dijadikan model atau percontohan di ruas tol lain. Usai rapat kerja dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, ia menuturkan, kebijakan serupa bisa diterapkan di ruas tol lainnya, seperti Jakarta-Tangerang, Jakarta-Bogor, dan Jakarta-Depok. "Kemungkinan bisa dilakukan di Tangerang," kata Budi, Selasa, 13 Maret 2018.

Menteri Budi menyadari bila kebijakan ganjil-genap menuai pro dan kontra. Meski demikian, upaya pemerintah menerapkan kebijakan itu untuk memperbaiki pola transportasi yang ada di Jakarta.

Baca: Hari Pertama Ganjil Genap Tol Cikampek, Lalin Terpantau Lancar

Kementerian, lanjut Menteri Budi, mengamati ruas Tol Jakarta-Bekasi merupakan titik krusial bagi kendaraan yang ingin masuk ke Jakarta. Saat ini kondisi kendaraan yang memanfaatkan Tol Jakarta-Bekasi sudah melampaui kapasitas. Indikasinya bisa dilihat dari kecepatan kendaraan yang pada waktu padat hanya melaju di kisaran 20 kilometer per jam. "Mestinya kan 70 kilometer per jam," ucapnya.

Penerapan kebijakan ganjil-genap itu diharapkan mendorong masyarakat beralih ke transportasi massal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga ikut menyediakan armada bus bagi masyarakat yang sudah terbiasa melintas di ruas tol.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono, pada kesempatan terpisah, menyatakan ada kenaikan jumlah penumpang bus premium pada hari pertama pemberlakuan sistem ganjil-genap, Senin kemarin. Menurut Bambang, keterisian penumpang (load factor) bus premium meningkat 20-30 persen dari sebelumnya. "Load factor biasanya kurang dari 10 persen dan menjadi 30-40 persen," kata dia.

Total bus yang disediakan mencapai 48 unit bus premium, terdiri dari 20 unit bus Royal Transjakarta dan 28 unit bus PPD. Namun, lanjut Bambang, kenaikan itu masih perlu dikaji apakah memang berasal dari para pengendara pribadi yang beralih ke bus premium. "Perlu disurvei, kami akan evaluasi setiap pekan," ucap Bambang.

Anggota Komisi V DPR Alex Indra Lukman mempunyai pandangan lain. Alex menyatakan kebijakan ganjil-genap bukan solusi mengatasi kemacetan. Menurut dia, pemerintah harus memikirkan solusi jangka panjang dan yang permanen untuk mengurai persoalan kemacetan. "Kebijakan ganjil-genap boleh, tapi harus ada strategi yang panjang," katanya.

Politikus dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menilai pemilik kendaraan terbilang sudah mentaati segala ketentuan, salah satunya ialah membayar pajak kendaraan. Namun saat menggunakan kendaraannya pemilik kendaraan malah mendapatkan kemacetan di ruas yang berbayar (tol).

Alex menyatakan ada dua kebijakan yang bertolak belakang, yaitu penerapan ganjil-genap di jalan umum dan di saat bersamaan juga diterapkan di ruas tol. "Tol kan jalan bebas hambatan," kata dia. Ia meminta kepada pemerintah agar tidak menjadikan kebijakan itu permanen.