OJK Minta Fintech Bersikap Transparan, Ini Sebabnya

Senin, 12 Maret 2018 13:26 WIB

Nurhaida setelah sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 di hadapan Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Hatta Ali di Gedung Mahkamah Agung, 22 Agustus 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Nusa Dua - Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida meminta perusahaan teknologi finansial (financial technology/fintech) menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Beberapa tata kelola perusahaan yang baik itu antara lain manajemen risiko sehingga mendorong transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.

Nurhaida menjelaskan, untuk meningkatkan transparansi, harus ada standar tentang jenis informasi apa yang harus dimiliki fintech dan bagaimana detail informasi seharusnya. "Laporan tersebut harus bisa dikonfirmasi oleh otoritas,” katanya saat membuka International Seminar on Fintech Policies and Regulations di Nusa Dua, Bali, Senin, 12 Maret 2018.

Baca: Disebut OJK Sebagai Rentenir, Ini Penjelasan Bos Fintech

Selain itu, kata Nurhaida, transparansi informasi mengenai hak dan kewajiban para pihak. Para pihak yang dimaksud di antaranya investor, peminjam, platform, dan bank koresponden. Adapun hak dan kewajiban yang dimaksud menyangkut potensi pendapatan, potensi risiko, biaya-biaya, bagi hasil, manajemen risiko, dan mitigasi, yang harus dibuka seluas-luasnya jika terjadi kegagalan.

OJK juga meminta perusahaan fintech wajib memberikan edukasi keuangan kepada konsumen agar pemahaman mengenai layanan fintech menjadi lebih baik. Selain itu, diupayakan agar fintech membangun lingkungan keuangan digital yang sejalan dengan upaya pemerintah mendorong suku bunga rendah.

Advertising
Advertising

Dalam menjalankan tugasnya, kata Nurhaida, OJK juga akan fokus pada kebijakan perlindungan konsumen dalam membangun industri fintech. Salah satunya melalui pendekatan disiplin pasar sesuai dengan sifat fintech yang fleksibel, market driven, dan transparan.

Nurhaida mengatakan OJK memilih pendekatan yang paling sesuai dengan karakteristik fintech, yakni pendekatan disiplin pasar untuk pengawasan. Dengan fokus pada perlindungan konsumen itu, maka pengembangan fintech akan sejalan dengan tugas OJK dalam membangun industri jasa keuangan yang sehat serta mendorong inklusi keuangan di masyarakat.

BISNIS

Berita terkait

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

1 jam lalu

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN patuh dan taat hukum yang berlaku di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

6 jam lalu

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

Satgas Pasti khawatir layanan pinjaman dana online atau pinjol baik yang resmi ataupun ilegal berkembang dan digemari masyarakat. Kenapa?

Baca Selengkapnya

Kembangkan Pendanaan UKM, OJK Dorong Pemanfaatan Securities Crowdfunding

1 hari lalu

Kembangkan Pendanaan UKM, OJK Dorong Pemanfaatan Securities Crowdfunding

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) antara lain dengan memanfaatkan securities crowdfunding.

Baca Selengkapnya

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

2 hari lalu

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.

Baca Selengkapnya

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

4 hari lalu

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

Kabid Pengaduan YLKI Rio Priambodo mengungkapkan, lembaganya telah mengirim surat kepada Satgas Pasti terkait aduan konsumen Pinjol ilegal.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

5 hari lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

5 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

5 hari lalu

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

Satgas Pasti menemukan 537 entitas pinjol ilegal di sejumlah situs dan aplikasi sepanjang Februari hingga Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Hari Kartini, OJK Prioritaskan Peningkatan Literasi Keuangan Perempuan

8 hari lalu

Hari Kartini, OJK Prioritaskan Peningkatan Literasi Keuangan Perempuan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen meningkatkan edukasi literasi keuangan untuk perempuan.

Baca Selengkapnya

Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

8 hari lalu

Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

Kepala Eksekutif OJK Friderica Widyasari Dewi memberikan sejumlah tips yang dapat diterapkan oleh ibu-ibu dalam menyikapi isi pelemahan rupiah.

Baca Selengkapnya