Ini Alasan Jokowi Mengancam Mencopot Menteri Sofyan Djalil

Reporter

Bisnis.com

Editor

Yudono Yanuar

Rabu, 7 Maret 2018 16:27 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil berfoto bersama sejumlah penerima sertifikat tanah saat acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Masjid Raya Mujahidin, Pontianak, Kalbar, 28 Desember 2017. Sebanyak 1.080.950 sertifikat tanah dibagikan untuk rakyat di tujuh provinsi yaitu Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Jambi, Lampung, dan Sumatera Selatan. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkali-kali mengeluarkan ancaman akan mencopot Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil jika tahun ini gagal menyelesaikan target sertifikasi 7 juta bidang tanah.

“Sudah perintahkan kepada Pak Menteri, Pak Menteri tahun ini 7 juta. Jangan ditawar, kalau enggak bisa 7 juta, saya ganti, saya copot, saya copot menterinya,” kata Presiden Jokowi di Sentul, Bogor, Selasa, 6 Maret 2018.

Baca juga: Jokowi Ancam Pecat Sofyan Djalil: Kalau Nggak Bisa, Saya Copot

Ancaman itu dikeluarkan Jokowi lantaran masalah sertifikat ini sangat mendesak. Kepala Negara mengungkapkan dalam kunjungan kerjanya ke daerah, mulai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Papua, keluhan yang diterima dari masyarakat selalu sama, yaitu masalah sengketa tanah dan sengketa lahan.

Hal inilah yang menjadi alasan pemerintah menggeber program sertifikasi tanah. “Kabupaten Bogor juga sama, banyak sengketa. Tadi sudah dilaporkan oleh Pak Menteri, coba, karena apa? Rakyat belum pegang yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah,” katanya.

Advertising
Advertising

Karena itu, Jokowi mengaku bersyukur bisa menyerahkan belasan ribu sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Bogor. Bahkan tahun lalu telah diserahkan 60 ribu sertifikat kepada masyarakat di Bogor.

Dalam kesempatan itu, Jokowi membagikan sekitar 15 ribu sertifikat tanah kepada masyarakat di halaman Sirkuit Sentul di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menurut Presiden, dari 126 juta sertifikat yang harus diterima masyarakat, baru 51 juta yang diselesaikan. Untuk itu, jika pada tahun-tahun sebelumnya hanya bisa diselesaikan 500 ribu sertifikat, pada 2017 jumlahnya dapat ditingkatkan menjadi 5 juta sertifikat.

Tahun ini, pemerintah menargetkan 7 juta sertifikat dan meningkat menjadi 9 juta sertifikat pada 2019. Jokowi juga berpesan masyarakat menjaga sertifikat tersebut dengan baik supaya tidak mudah rusak atau hilang serta membuat salinannya (fotokopi).

Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

1 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

5 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

7 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

17 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

18 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

19 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

23 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya