Menperin Usul Pajak E-Commerce 0,5 Persen, Mendag: Setuju Saya

Reporter

Tempo.co

Editor

Yudono Yanuar

Jumat, 23 Februari 2018 06:18 WIB

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengecek stok sembako di gudang Perum Bulog, Jakarta, 9 Januari 2018. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita setuju dengan usulan dari Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto terkait pengenaan pajak penghasilan (PPh) untuk pelaku perdagangan elektronik, atau e-commerce.

"Iya, setuju saya," kata Enggartiasto Lukita saat ditemui di Kementrian Perdagangan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 22 Februari 2018.
Enggartiasto menyampaikan bahwa hal tersebut dilakukan untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) dan industri kecil menengah (IKM) di Indonesia.
"Tolong ingat bahwa itu satu persen pada waktu yang lalu, itu dari volume loh, bukan dari rugi laba, pajak itu. Dari transaksi. Sedangkan kalau kita bicara pajak 20 persen, 30 persen, itu dari rugi laba, itu tinggi sekali. Itu kurang memberikan iklim yang positiflah untuk itu," kata Enggartiasto Lukita.
Ia menyampaikan bahwa hingga kini belum ada keputusan tetap dan masih digodok. Namun perkiraannya memang akan sekitar setengah persen.
Airlangga beralasan angka pajak dibuat rendahnya karena rata-rata penjualan e-commerce berkisar Rp 40 juta per tahunnya yang masuk dalam skala pendapatan IKM. Namun karena angkanya relatif lebih rendah dibandingkan dengan offline, hingga saat ini perdebatan pajak itu masih dikaji di Kementrian Keuangan.
Dengan tarif pajak yang lebih rendah tersebut, Airlangga berharap semakin banyak produk IKM nasional yang bergabung dengan toko online, mengingat produk impor yang beredar di pasar online saat ini masih mendominasi. Hal tersebut juga bertujuan meningkatkan daya saing Indonesia.

Ia menambahkan, penggunaan smartphone di Indonesia saat ini sudah mencapai 371 juta atau 141 persen dari total populasi. Dengan keadaan tersebut, Indonesia berpeluang menjadi negara ketiga terbesar di dunia setelah Cina dan Amerika Serikat yang memiliki pendapatan dari bisnis online.

FADIYAH | YY

Berita terkait

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

5 hari lalu

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.

Baca Selengkapnya

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

5 hari lalu

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

6 hari lalu

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.

Baca Selengkapnya

5 Tips Agar Tidak Tertipu AI Saat Belanja Online

7 hari lalu

5 Tips Agar Tidak Tertipu AI Saat Belanja Online

Pakar Komunikasi Digital bagikan tips agar masyarakat tidak tertipu oleh konten rekayasa teknologi artificial intelligence (AI) saat belanja online

Baca Selengkapnya

Ketua MPR Terima Aspirasi APLI tentang Direct Selling di Lokapasar

8 hari lalu

Ketua MPR Terima Aspirasi APLI tentang Direct Selling di Lokapasar

Bamsoet berpendapat keberpihakan terhadap pelaku industri direct selling sangat penting. Ekosistem ini mampu membuka lapangan lebih dari delapan juta tenaga kerja sebagai distributor.

Baca Selengkapnya

Alasan Tokopedia Naikkan Biaya Layanan Merchant: Lebih Banyak Campaign untuk Jangkau Konsumen

9 hari lalu

Alasan Tokopedia Naikkan Biaya Layanan Merchant: Lebih Banyak Campaign untuk Jangkau Konsumen

Platform e-commerce Tokopedia membeberkan alasan menaikkan biaya layanan merchant pada 1 Mei 2024 mendatang

Baca Selengkapnya

Hadiri Penetapan Prabowo - Gibran sebagai Presiden dan Wapres Terpilih, Anies: Hormati Proses Bernegara

11 hari lalu

Hadiri Penetapan Prabowo - Gibran sebagai Presiden dan Wapres Terpilih, Anies: Hormati Proses Bernegara

Anies dan Muhaimin hadir dalam acara penetapan presiden wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di KPU hari ini.

Baca Selengkapnya

Pelemahan Rupiah dan IHSG Berlanjut, Airlangga: Indonesia Masih Lebih Baik

12 hari lalu

Pelemahan Rupiah dan IHSG Berlanjut, Airlangga: Indonesia Masih Lebih Baik

Kendati terjadi pelemahan rupiah, Airlangga mengklaim rupiah masih lebih baik dibanding mata uang lain. IHSG juga diklaim lebih baik dari negara lain.

Baca Selengkapnya

Airlangga Hartarto Bertemu Tony Blair Bahas IKN hingga Stabilitas Geopolitik

14 hari lalu

Airlangga Hartarto Bertemu Tony Blair Bahas IKN hingga Stabilitas Geopolitik

Tony Blair menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahas IKN hingga stabilitas geopolitik.

Baca Selengkapnya

Tak Khawatirkan Dampak Konflik Iran-Israel, Airlangga: Belum Ada Apa-apa

16 hari lalu

Tak Khawatirkan Dampak Konflik Iran-Israel, Airlangga: Belum Ada Apa-apa

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai masyarakat Indonesia tak perlu khawatir soal imbas konflik Iran-Israel. Dia mengatakan potensi eskalasi konflik kedua negara tersebut belum diketahui, sehingga pemerintah belum mengambil keputusan apapun.

Baca Selengkapnya