Impor Barang Via E-Commerce Bisa Mematikan Produksi Dalam Negeri

Rabu, 21 Februari 2018 22:03 WIB

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2018 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Februari 2018. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengaku khawatir soal dampak impor yang dilakukan melalui e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Bambang merujuk pada data pertumbuhan impor yang dirilis Badan Pusat Statistik.

Kendati impor mengalami pertumbuhan sebesar 14,7 persen, konsumsi dalam negeri tercatat melambat. Bambang mengatakan, kemungkinan penyebabnya yakni banyaknya impor dilakukan melalui e-commerce yang belum terekam oleh pemerintah.

"Kok bisa impor tinggi tapi pertumbuhan konsumsi melambat. Menurut saya ini puzzle, tapi kemungkinan jawabannya adalah kehadiran e-commerce," kata Bambang dalam acara Quo Vadis Ekonomi Digital Indonesia di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2018.

Simak: JK Miris Produk Cina Rajai e-Commerce di Indonesia

Dia melanjutkan, membanjirnya barang impor yang diperjualbelikan di e-commerce diduga berkaitan dengan semakin banyaknya kepemilikan saham asing terhadap marketplace yang ada di Indonesia.

Advertising
Advertising

"Ada indikasi kalau perusahaan dibeli asing, ada kemungkinan peningkatan impor barang-barang yang diperjualbelikan melalui online tersebut," tuturnya.

Bambang memaparkan, kenaikan impor terjadi pada pakaian dan peralatan rumah tangga. Bambang berujar, dia khawatir peningkatan impor barang konsumsi ini berimbas mematikan produksi dalam negeri. Dia mengatakan, sektor manufaktur akan terdampak dan selanjutnya peningkatan pengangguran akan terjadi.

"Terus terang saya agak khawatir dengan fenomena ini," kata Bambang.

Maraknya penggunaan e-commerce untuk impor serta belum terekamnya data ini, kata Bambang, bakal segera disikapi oleh BPS. Bambang mengatakan telah meminta BPS mulai mengakomodasi big data dalam melakukan perhitungan statisik demi merespons fenomena dan tantangan ekonomi digital ini.

"Kalau BPS masih menggunakan pendekatan tradisional akan banyak transaksi online yang tidak tercatat, boro-boro pajaknya," kata Bambang.

Berita terkait

5 Tips Agar Tidak Tertipu AI Saat Belanja Online

5 hari lalu

5 Tips Agar Tidak Tertipu AI Saat Belanja Online

Pakar Komunikasi Digital bagikan tips agar masyarakat tidak tertipu oleh konten rekayasa teknologi artificial intelligence (AI) saat belanja online

Baca Selengkapnya

Ketua MPR Terima Aspirasi APLI tentang Direct Selling di Lokapasar

6 hari lalu

Ketua MPR Terima Aspirasi APLI tentang Direct Selling di Lokapasar

Bamsoet berpendapat keberpihakan terhadap pelaku industri direct selling sangat penting. Ekosistem ini mampu membuka lapangan lebih dari delapan juta tenaga kerja sebagai distributor.

Baca Selengkapnya

Alasan Tokopedia Naikkan Biaya Layanan Merchant: Lebih Banyak Campaign untuk Jangkau Konsumen

6 hari lalu

Alasan Tokopedia Naikkan Biaya Layanan Merchant: Lebih Banyak Campaign untuk Jangkau Konsumen

Platform e-commerce Tokopedia membeberkan alasan menaikkan biaya layanan merchant pada 1 Mei 2024 mendatang

Baca Selengkapnya

Cara Daftar Shopee Video Top Creator untuk Pemula yang Mudah

14 hari lalu

Cara Daftar Shopee Video Top Creator untuk Pemula yang Mudah

Sebagai pengguna Shopee, Anda bisa mendaftar Shopee Video Top Kreator dengan cara berikut ini. Ketahui juga beberapa persyaratannya berikut.

Baca Selengkapnya

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

21 hari lalu

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno.

Baca Selengkapnya

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

27 hari lalu

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.

Baca Selengkapnya

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

27 hari lalu

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?

Baca Selengkapnya

Soal Dugaan Monopoli Data Lokal di Balik Kongsi TikTok dan GOTO, Ini Respons Bos Tokopedia

29 hari lalu

Soal Dugaan Monopoli Data Lokal di Balik Kongsi TikTok dan GOTO, Ini Respons Bos Tokopedia

Setelah menonaktifkan personalisasi data, laman belanja di TikTok itu akan menampilkan produk-produk sesuai algoritma umum.

Baca Selengkapnya

Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

29 hari lalu

Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

Tokopedia menyatakan bersedia bekerja sama dan membantu penerapan aturan.

Baca Selengkapnya

Komitmen Telkom Bantu Masyarakat Hadapi Era Ekonomi Digital

29 hari lalu

Komitmen Telkom Bantu Masyarakat Hadapi Era Ekonomi Digital

Gelar kelas digital marketing gratis untuk cetak talenta siap bisnis yang mampu bersaing di dunia internasional.

Baca Selengkapnya