TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Presiden Jusuf Kalla membahas e-commerce saat rapat soal pertumbuhan ekonomi di kantornya. Pemerintah berupaya menciptakan level playing field (kesetaraan) antara produk asal Cina dan hasil produksi lokal.
"Karena ini sebagian besar adalah produk dari Cina dan ini sama juga dialami semua negara, bukan hanya kita," ujar pria yang akrab disapa JK itu ketika ditanyai awak media di kompleks Istana Wakil Presiden, Rabu, 27 Desember 2017.
Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia sudah lama mengincar prosentase besar untuk jumlah produk UMKM lokal di e-commerce. Targetnya, di tahun 2020, 80 persen produk yang dijual di e-commerce adalah hasil UMKM lokal.
Adapun perkiraan perbandingan jumlah produk luar dan dalam negeri di e-commerce, menurut Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika Kominfo adalah 60 banding 40. Sementara itu, jumlah UMKM di Indonesia adalah kurang lebih 59 juta.
JK melanjutkan, beberapa opsi dipertimbangkan agar produk lokal bisa bersaing di e-commerce melawan produk asal negeri Tirai Bambu. Salah satu yang dibicarakan serius adalah regulasi pajak.
Regulasi pajak yang dimaksud adalah memastikan pajak yang adil baik bagi produk Indonesia maupun produk asal Cina. Menurutnya, regulasi pajak untuk keduanya masih timpang.
"Harus mempunyai platform yang sama, harus mempunyai pajak yang sama. Masalahnya, kalau produk dalam negeri kena pajak, produk luar negeri malah nggak. Jadi mereka langsung kirim aja, tak ada PPN nya atau PPhnya. Itu kan tidak sama efeknya," ujar JK.
JK tidak mengungkapkan secara lebih detil kapan regulasi pajak itu akan diwujudkan. Namun, dirinya sudah merapatkan hal itu dengan sejumlah menteri di Kantor Wakil Presiden hari ini. Adapun menteri yang turut serta adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Ekonomi Darmin Nasution, dan Menkomaritim Luhut Binsar Panjaitan.
"Arahnya produk dalam negeri akan dimajukan (di e-commerce). Sekarang ini, orang memesan itu memang lebih banyak produk China," ujarnya mengakhiri.
