Sri Mulyani Ancam Kementerian yang Kerap Revisi Rencana Anggaran
Reporter
Kartika Anggraeni
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Rabu, 21 Februari 2018 13:38 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkritik banyaknya daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang harus direvisi. Adanya revisi sebanyak 52.400 DIPA dinilai Sri Mulyani mencerminkan kebiasaan buruk satuan kerja dalam mengelola anggaran.
Melihat data tersebut, Sri Mulyani mengatakan tak akan memberikan anggaran kepada kementerian maupun lembaga pemerintahan di Indonesia yang memiliki tata kelola anggaran yang masih buruk dan terus direvisi.
Baca: Stadion GBK Dirusak, Sri Mulyani Minta Ada Tindakan Tegas
"Yang melakukan revisi sangat sering, tahun depan tidak usah dikasih anggaran. Adil, kan? Anda enggak bisa merencanakan anggaran, kenapa saya harus kasih anggaran?" kata Sri Mulyani dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2018.
Sri Mulyani menilai banyaknya DIPA yang harus direvisi merupakan cerminan masih buruknya cara berpikir para satuan kerja kementerian dan lembaga dalam memanfaatkan anggaran yang telah diperoleh dari rakyat.
Lebih jauh, Sri Mulyani menegaskan dirinya akan menerapkan sistem penghargaan dan hukuman kepada kementerian dan lembaga yang berhasil mengelola anggaran secara efektif dan sebaliknya. Menurut dia, rasa malu kerap kali lebih efektif membuat orang untuk terus memperbaiki diri.
"Kadang-kadang Indonesia itu lebih efektif memberi rasa malu. Penghargaan itu kayak sudah tumpul saja ya. Nanti kasih tambahan, difoto, masuk Instagram. Tapi kalau memberikan rasa malu itu lebih efektif," ucap dia.
Sri Mulyani mendesak agar para satuan kerja kementerian dan lembaga di Indonesia untuk berubah demi memenuhi janji untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Ia berharap agar mereka bisa melakukan perencanaan keuangan dan program kerja yang efektif.
Dengan perencanaan anggaran yang lebih baik, menurut Sri Mulyani, ada upaya untuk menjalankan program sesuai dengan prioritas pembangunan agar bisa dieksekusi. "Rapi prosesnya, rapi perencanaan, akuntabilitas baik, hasilnya bagus untuk rakyat," kata Sri Mulyani.
