Bos Go-Jek: Go-Pay Bukan Ancaman bagi Bank

Reporter

Tempo.co

Editor

Yudono Yanuar

Senin, 12 Februari 2018 20:08 WIB

CEO GO-JEK, Nadiem Makarim. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Keberadaan big data ataupun wallet dalam usaha Go-Jek tidak perlu menakutkan bank. Pasalnya, bank dan Go-Jek justru bisa bekerja sama.

"Kami sebagai payment platform adalah sama sekali tidak kompetitif dengan bank, malah kami adalah mitra," kata bos Go-Jek, Nadiem Makarim, dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Senin, 12 Februari 2018.

Baca juga: Astra Internasional Suntik Rp 2 Triliun ke Go-Jek, Ini Alasannya

Sebelumnya, dalam seminar Disrupsi Digital yang diadakan Media Indonesia, Senin, 15 Februari 2018, pengamat ekonomi, Chatib Basri, sempat menyampaikan bagaimana big data yang dimiliki perusahaan e-commerce, seperti Go-Jek dan Tokopedia, dapat menjadi bank melalui pemanfaatan data dari individu dan wallet yang dimiliki.

Karena itu, kata Chatib, penting bagi bank untuk bekerja sama dengan perusahaan e-commerce.

Advertising
Advertising

Nadiem menuturkan, Go-Jek selama ini telah bekerja sama dengan bank. "Sama sekali bukan ancaman, tension, tapi kolaborasi," ujarnya.

Keberadaan Go-Pay dalam aplikasi Go-Jek juga pada akhirnya untuk menciptakan cashless society. Hal tersebut merupakan harapan Nadiem melalui kerja sama dengan bank untuk ke depan. "Bukan hanya dengan bank, tapi berbagai macam financial institution," ucapnya.

Nadiem juga mengklarifikasi ucapannya, yang sempat beredar tentang Go-Pay, yang akan dipisahkan dari Go-Jek. Go-Pay, kata dia, tidak akan dipisahkan dari Go-Jek, melainkan akan diperluas dalam arti agar bisa diterima penggunaannya di wilayah yang lebih luas.

FADIYAH | YY

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

3 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

13 jam lalu

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima permohonan merger BTN Syariah dan Bank Muamalat.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

13 jam lalu

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

OJK mengungkap alasan yang menyebabkan angka kredit macet yang tinggi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

14 jam lalu

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ungkap kebijakan strategis POJK baru tentang BPR dan BPRS.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

15 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

15 jam lalu

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

17 jam lalu

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

OJK mengungkap prediksi kredit bermasalah perbankan.

Baca Selengkapnya

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

1 hari lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya

Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank BTN, OJK Sebut Bank Harus Bertanggung Jawab jika Terbukti Ada Kesalahan

2 hari lalu

Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank BTN, OJK Sebut Bank Harus Bertanggung Jawab jika Terbukti Ada Kesalahan

OJK merespons kasus BTN dan mengingatkan agar masyarakat berhati-hati saat berinvestasi.

Baca Selengkapnya

5 Hal Tentang Paytren, Bisnis Yusuf Mansur yang Sempat Hits Kini Disanksi OJK

3 hari lalu

5 Hal Tentang Paytren, Bisnis Yusuf Mansur yang Sempat Hits Kini Disanksi OJK

Pada 13 Mei 2024 PayTren milik Yusuf Mansur harus merelakan izin usahanya dicabut oleh OJK karena melanggar sejumlah aturan Pasar Modal.

Baca Selengkapnya