TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor perikanan masih belum maksimal memanfaatkan surplus hasil perikanan Indonesia, khususnya di wilayah timur Indonesia. Susi mengingatkan agar dua BUMN yang bergerak di sektor perikanan, Perindo dan Perinus, bisa mempercepat pemanfaatan surplus ikan untuk kepentingan bersama.

"Perindo dan Perinus harus betul-betul segera mempercepat akselerasi pergerakan pemerintah dalam hal ini, karena kalau tidak, surplus ikan di timur tidak memberikan manfaat kepada stakeholder perikanan," ujar Susi di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin, 12 Februari 2018.

Baca: Menteri Susi Pudjiastuti Temukan Sarang Penyu Lekang di Padang

Padahal, kata Susi, pemerintah sudah berupaya keras melawan berbagai aktivitas pencurian ikan (illegal fishing) di Indonesia untuk menjaga keberlimpahan perikanan bagi masyarakat Indonesia. Sebab, BUMN di bidang perikanan ditugaskan melaksanakan usaha industri perikanan nasional yang bersifat perintisan dan strategis, mulai operator logistik, meliputi pengadaan, penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi, hingga pengelolaan sentra kelautan dan perikanan terpadu.

"Ujungnya nanti policy pemerintah yang sudah bagus, dianggap tidak berhasil, tuh dia ikan kurang, kapal-kapal yang mangkrak, tolong suruh jalan lagi," kata Susi.

Di sisi lain, Susi juga menilai belum maksimalnya kinerja BUMN sektor perikanan akan memunculkan lebih banyak praktik illegal fishing oleh kapal-kapal asing, serta hasil perikanan kembali terkuras untuk pihak asing. Indonesia juga bisa mengalami kekurangan hasil perikanan dan kembali membuka impor ikan besar-besaran. "Ini persoalan yang sebetulnya kalau kita tidak mau engaging and solving the problem, itu yang akan terjadi," kata Susi.

Selain itu, Susi menginginkan BUMN lain, seperti PT Pelni (Persero), bisa ikut mendorong industri perikanan nasional dengan memperbanyak rute transportasi laut. Selama ini, kata dia, para pelaku usaha di sektor perikanan kerap kali kesulitan mengangkut hasil tangkapan karena keterbatasan rute.

Susi mengimbau, di masa mendatang, pengusaha atau pelaku industri lainnya yang kesulitan dalam transportasi produk perikanan aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah dan Pelni. Hal itu agar Pelni bisa membuat kebijakan, seperti penambahan frekuensi pelayaran untuk mengangkut hasil perikanan.

Susi Pudjiastuti juga mengatakan berbagai forum BUMN dan transportasi tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk mendiskusikan bisnis perikanan agar berkembang lebih baik lagi. Ia meminta kegiatan formalitas tersebut tak sekadar menghabiskan anggaran sia-sia, tapi digunakan untuk memajukan sektor perikanan nasional.