KLHK Sebut 3 Faktor Utama Penyebab Longsor di Puncak Bogor

Rabu, 7 Februari 2018 18:38 WIB

Puluhan Petugas tengah melakukan evakuasi longsoran tanah yang menimbun jalur Puncak, yang mengakibatkan arus lalu lintas Puncak ditutup total sehingga dialihkan via Jonggol dan Sukabumi, Selasa 6 Februari 2018. Tempo/M. Sidik Permana

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan longsor yang kemarin sempat terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat bukanlah hal yang mengagetkan. Sebab, daerah tersebut memang daerah yang berpotensi longsor.

Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung KLHK, Hilman Nugroho mengatakan, faktor pertama penyebab longsor bisa terlihat dari titik longsornya. "Peristiwa longsor yang terjadi Bogor kemarin berada di titik-titik daerah aliran sungai yang merupakan daerah rawan longsor," ujarnya dalam media briefing mengenai Kejadian Longsor di Puncak Bogor, Kantor KLHK, Rabu, 7 Februari 2018.

Baca: Longsor Puncak, Kementerian Perhubungan Tutup Jalur 10 Hari

Selain itu, kata Hilman, faktor penyebab longsor juga bisa berasal dari hilir. Ia menyebutkan faktor kedua penyebab longsor di Puncak Bogor adalah dari Ciliwung hulu, karena curah hujan tinggi hingga 150 milimeter per hari. "Banyaknya lahan pertanian dan dan kebun, hingga kemiringan sudut lereng itu sendiri," katanya.

Beberapa hari belakangan, curah hujan yang tinggi di wilayah Puncak, Bogor, Jawa Barat, menyebabkan peristiwa longsor dan juga banjir di Jakarta. Di Bogor, longsor terjadi di 4 titik. Sedangkan, curah hujan yang tinggi di Bogor sebabkan beberapa ketinggian air di beberapa sungai meningkat.

Selain itu, menurut Hilman, penyebab longsor di Bogor kemarin juga diakibatkan adanya faktor ketiga yakni kesalahan manusia. Misalnya, perencanaan tata ruang belum optimal, banyaknya aktivitas manusia di kawasan lindung (puncak Bogor), serta adanya pemotongan tebing untuk jalan.

Karena itu, Hilman mengatakan untuk jangka panjang bisa untuk mengantisipasi longsor harus dilakukan secara terpadu antar kementerian dan lembaga. Salah satunya, dilakukan lewat imbal jasa hijau, misalnya penanaman wilayah lindung dan hutan dengan tanaman penguat, bukan sebagai lahan pertanian maupun pemukiman. "Juga bisa dimulai dengan mengubah ruang pembangunan pemukiman harus dinaikkan (vertikal) bukan lagi horisontal ketika membuat rumah-rumah," ujar dia.

Berita terkait

Taman Nasional Karimunjawa Rusak karena Limbah Tambak Udang, KLHK Tetapkan Empat Tersangka

45 hari lalu

Taman Nasional Karimunjawa Rusak karena Limbah Tambak Udang, KLHK Tetapkan Empat Tersangka

KLHK menetapkan empat orang tersangka perusakan lingkungan Taman Nasional Karimunjawa pada Rabu, 20 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024

14 Februari 2024

Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024

Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat mengoptimalkan bank sampah untuk pembersihan alat kampanye Pemilu 2024. Berfokus ke pemlilahan sampah.

Baca Selengkapnya

Amerika Terinspirasi Pengendalian Kebakaran Hutan Desa Tuwung

24 Januari 2024

Amerika Terinspirasi Pengendalian Kebakaran Hutan Desa Tuwung

Layanan Kehutanan Amerika berencana mengadopsi skema hutan sosial dari Kalimantan Tengah untuk pengendalian kebakaran hutan.

Baca Selengkapnya

Guru Besar IPB, Bambang Hero, Digugat Perusahaan Pembakar Hutan, KontraS Desak Pengadilan Tolak

17 Januari 2024

Guru Besar IPB, Bambang Hero, Digugat Perusahaan Pembakar Hutan, KontraS Desak Pengadilan Tolak

KontraS meminta PN Cibinong menolak gugatan perusahaan pembakar hutan PT JJP terhadap Guru Besar IPB, Bambang Hero Saharjo.

Baca Selengkapnya

Menteri Siti Nurbaya Banggakan Keberhasilan Pengendalian Perubahan Iklim

14 Januari 2024

Menteri Siti Nurbaya Banggakan Keberhasilan Pengendalian Perubahan Iklim

KLHK menyatakan Indonesia terus menunjukkan komitmen dalam upaya pengendalian perubahan iklim global dengan tetap menjaga kepentingan bangsa.

Baca Selengkapnya

KLHK Sebut ACCC Bentuk Komitmen Asia Tenggara Atasi Perubahan Iklim

13 Desember 2023

KLHK Sebut ACCC Bentuk Komitmen Asia Tenggara Atasi Perubahan Iklim

KLHK memandang ACCC sebagai bentuk komitmen tegas Asia Tenggara untuk mengambil tindakan dalam mengatasi perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Lahirkan Bayi Jantan di Way Kambas Lampung, Ini Profil Badak Delilah

26 November 2023

Lahirkan Bayi Jantan di Way Kambas Lampung, Ini Profil Badak Delilah

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya kembali merilis kabar kelahiran badak jantan di Suaka Rhino Sumatera Taman Nasional Way Kambas.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Bakal Bangun Pabrik Gula di Papua, Amran: 1 Juta Hektare Lahan Sudah Siap

10 November 2023

Pemerintah Bakal Bangun Pabrik Gula di Papua, Amran: 1 Juta Hektare Lahan Sudah Siap

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan dua alasan pembangunan pabrik gula di Papua.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ingatkan Perusahaan Tambang untuk Perbaiki Lahan Bekas Penambangan

18 September 2023

Jokowi Ingatkan Perusahaan Tambang untuk Perbaiki Lahan Bekas Penambangan

Jokowi akan mengecek langsung satu per satu jika ada yang tidak memperbaiki lahan bekas pertambangannya.

Baca Selengkapnya

115 Hektare Kebakaran Hutan dan Lahan di Lumajang Berhasil Dilokalisir

13 September 2023

115 Hektare Kebakaran Hutan dan Lahan di Lumajang Berhasil Dilokalisir

Sebagian besar berada wilayah Desa Ranupani dan Desa Argosari, yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN BTS)

Baca Selengkapnya