TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar Rp 20,6 triliun atau naik 49,5 persen secara year-on-year pada akhir 2017. Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pertumbuhan itu disokong oleh kenaikan pendapatan bunga bersih (net interest income) dan peningkatan atas jasa (fee-based income).

"Pencapaian didorong oleh kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar 0,6 persen menjadi Rp 54,8 triliun dan peningkatan pendapatan atas jasa sebesar 16,4 persen menjadi Rp 23,3 triliun," kata Kartika dalam konferensi pers kinerja kuartal keempat Bank Mandiri, di auditorium Plaza Mandiri, Jakarta, Selasa, 6 Februari 2018.

Kartika mengatakan Bank Mandiri berhasil meningkatkan kualitas kredit, yang tecermin dari penurunan rasio non-performing loan (NPL). NPL perbankan turun dari 4 persen pada 2016 menjadi 3,46 persen, sehingga memangkas alokasi pencadangan perseroan menjadi Rp 16 triliun dari Rp 24,6 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

"Bank Mandiri juga senantiasa melaksanakan fungsi intermediary melalui penyaluran kredit sebesar Rp 729,5 triliun pada akhir tahun lalu, atau naik 10,2 persen secara year-on-year," tutur Kartika.

Adapun kontribusi kredit terhadap pertumbuhan produktif sebesar 74,7 persen dari total portofolio. Kartika berujar kinerja tersebut berhasil mendongkrak nilai aset Bank Mandiri menjadi Rp 1.124,7 triliun pada akhir tahun lalu.

Dia menambahkan, peningkatan kredit produktif tecermin dari penyaluran kredit modal kerja yang naik 4 persen menjadi Rp 335,9 triliun dan kredit investasi yang mencapai Rp 208,7 triliun atau naik 12,9 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Selain itu, Bank Mandiri menyalurkan pembiayaan untuk berbagai proyek infrastruktur senilai Rp 141 triliun atau 58,7 persen dari total komitmen sebesar Rp 240,1 triliun. Kartika mengatakan kredit tersebut disalurkan ke delapan sektor utama, yakni transportasi dan tenaga listrik masing-masing Rp 31,3 triliun, migas dan energi terbarukan Rp 18,4 triliun, konstruksi Rp 15,5 triliun, perumahan rakyat dan fasilitas kota Rp 10,6 triliun, telematika Rp 9,3 triliun, jalan Rp 7,6 triliun, dan lain-lain Rp 10,8 triliun.