TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Komite Nasional Keuangan Syariah untuk menyiapkan langkah-langkah mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah. "Kami sangat serius menggarap potensi ini. Saya melihat angka-angkanya menunjukkan peningkatan," kata Jokowi saat membuka rapat pleno KNKS di komplek Istana Negara, Jakarta, Senin, 5 Februari 2018.

Jokowi menjelaskan, aset perbankan syariah terus meningkat pada tahun lalu, yaitu tercatat Rp 435 triliun atau 5,8 persen dari total aset perbankan Indonesia. Selain itu, angka pemanfaatan pasar modal syariah juga diklaim membaik. "Indonesia adalah penerbit terbesar international sovereign sukuk, 19 persen pangsa pasar Indonesia dari seluruh sukuk yang diterbitkan berbagai negara lain," ujarnya.

Dalam ekonomi syariah, Jokowi meminta agar Indonesia tidak hanya menjadi target pasar. Dalam data yang diterimanya, 41,8 persen pembiayaan syariah sebagian besar digunakan untuk konsumsi. Sedangkan untuk modal kerja dan investasi masing-masing baru mencapai 34,3 persen dan 23,2 persen.

Padahal, kata Jokowi, ada banyak potensi yang bisa dikembangkan, misalnya dari industri fashion busana muslim, industri makanan halal, farmasi, dan pariwisata. "Kita harus menjadi penggerak utama ekonomi syariah," katanya.

Menurut Jokowi, Indonesia memiliki tingkat konsumsi makanan halal terbesar di dunia. Indonesia juga masuk ke dalam 5 besar negara dengan konsumsi produk obat-obatan dan kosmetik halal terbesar di dunia. Dalam konsumsi busana muslim, Jokowi mengatakan Indonesia merupakan pasar terbesar kelima di dunia.

Sedangkan dalam ekonomi pariwisata, Indonesia menduduki peringkat keempat dengan jumlah kunjungan turis terbanyak dari anggota OKI. Karena itu, Jokowi menilai potensi sektor pariwisata masih sangat menjanjikan. "Pengeluaran wisatawan muslim 2016 mencapai US$ 169 miliar atau 11,8 persen dari pengeluaran wisata global," ucapnya.