TEMPO.CO, Jakarta -PT Pos Properti Indonesia sebagai anak perusahaan dari PT Pos Indonesia berencana mengembangkan kantor layanan pos menjadi ruang tempat tinggal serta bekerja co-living space di wilayah Bandung, Jawa Barat.

Direktur Utama PT Pos Properti Indonesia Handriani Tjatur Setijowati, di Jakarta, Sabtu, mengatakan saat ini perusahaan tengah menguji coba pengembangan co-living space di atas lahan milik Pos Indonesia seluas 500-600 meter persegi, yakni di area komersil yang dekat dengan lokasi kampus.

"Co-living ini rencananya lebih besar dan tinggi bangunannya, seperti apartemen tetapi satu kamar bisa diisi beberapa orang, ada pantry, kamar mandi, ruang belajar bersama," kata Handriani.

Ia menjelaskan bisnis pengembangan aset Kantor Pos Indonesia menjadi co-living serta ruang kolaborasi coworking space ini dilakukan untuk menyasar generasi millenial. Co-living space ini bisa dimanfaatkan tidak hanya mahasiswa, tetapi juga pekerja yang jauh dari lokasi tempat tinggalnya.

Ada pun biaya investasi yang dikeluarkan Pos Properti Indonesia untuk mengembangkan co-living dan coworking space berkisar antara Rp 10 miliar sampai Rp 15 miliar.

"Investasinya kecil tidak sampai Rp 25 miliar untuk satu lokasi karena kami juga akan menawarkan pada para investor dan developer yang membangun. Kami hanya investasi di tanah saja, lalu nanti skemanya bagi hasil," kata Handriani.

Meski dikembangkan menjadi ruang kolaborasi dan tempat tinggal bersama, kantor layanan PT Pos tetap dipertahankan selain untuk memfasilitasi konsumen dalam mengirim barang dan melakukan pembayaran, juga sebagai ikon perusahaan.

Pos Properti Indonesia sejak tahun lalu proaktif menawarkan ke sejumlah investor untuk pengembangan aset PT Pos Indonesia. Apalagi perseroan tersebut memiliki jaringan 4.700 kantor secara keseluruhan di Indonesia.

Pos Properti mulai menyusun rencana pengembangan aset terutama di atas lahan 1.000 meter persegi untuk ditawarkan kepada investor, baik dalam bentuk ruang kolaborasi, co-living space, maupun hotel.

"Pertumbuhan kami memang didorong signifikan dari tahun lalu. Tahun ini tuntutannya 40 persen untuk pertumbuhan omzet. Utilisasi aset juga masih kecil terutama di kota-kota besar, baru sekitar lima persen," ujar dia.

ANTARA