Bank Indonesia Prioritaskan Penyelesaian Standardisasi QR Code

Reporter

Bisnis.com

Editor

Anisa Luciana

Rabu, 31 Januari 2018 16:58 WIB

Logo Bank Indonesia. REUTERS/Iqro Rinaldi/File Photo

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) memastikan akan memprioritaskan penyelesaian pengembangan layanan pembayaran dengan menggunakan teknologi Quick Response Code (QR Code) yang terstandardisasi.

Ida Nuryanti, Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, menegaskan bahwa prioritas penyelesaian standardisasi QR Code tersebut harus dilakukan seiring pesatnya perkembangan teknologi bersangkutan yang saat ini juga sedang digalakkan oleh industri. "Kita jadikan itu prioritas karena arah teknologi oleh industri mengarah ke sana saat ini," ujarnya, Selasa, 30 Januari 2018.

Baca juga: Bank Indonesia Siapkan Aturan Pembayaran Via QR Code

Namun demikian, kata Ida, meskipun sudah dijadikan prioritas, pihaknya belum bisa menjanjikan kapan pekerjaan tersebut bisa selesai. "Kalau waktu selesai pastinya tunggu saja, kami tidak bisa pastikan, karena semua perlu proses," ujarnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia menyarankan pihak-pihak, termasuk perbankan, yang tengah mengembangkan produk pembayaran menggunakan teknologi QR Code untuk menunda dulu pengembangannya dan menunggu yang dibuat BI.

Advertising
Advertising

Standar yang tengah disusun tersebut akan memudahkan penerbit dalam hal investasi. "Sebaiknya tunggu. Hold dulu, karena sedang dibuat standarnya. Biar tidak investasi sendiri-sendiri," tutur Ida.

Bank Indonesia menggandeng Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dalam mewujudkan pengembangan QR code tersandardisasi tersebut.

BISNIS

Berita terkait

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

8 jam lalu

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.

Baca Selengkapnya

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

1 hari lalu

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

PNM menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga dasar kredit meskipun BI telah menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

1 hari lalu

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengklaim telah mendapatkan izin untuk memproses transaksi pengguna Alipay.

Baca Selengkapnya

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

1 hari lalu

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

BCA belum akan menaikkan suku bunga, pasca BI menaikkan suku bunga acuan ke angka 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

2 hari lalu

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.

Baca Selengkapnya

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

2 hari lalu

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

BI mempersiapkan perluasan cakupan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Baca Selengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

2 hari lalu

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

4 hari lalu

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

BI mencatat aliran modal asing yang keluar pada pekan keempat April 2024 sebesar Rp 2,47 triliun.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

5 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

5 hari lalu

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

Zulhas percaya BI sebagai otoritas yang memiliki kewenangan akan mengatur kebijakan nilai tukar rupiah dengan baik di tengah gejolak geopolitik.

Baca Selengkapnya