TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tak puas dengan kinerja ekspor Indonesia selama ini. Ia meminta Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengevaluasi upaya pemerintah dalam meningkatkan nilai perdagangan tersebut.

"Setelah pembukaan (Raker) tolong Pak Menteri secara detil dievaluasi dan apa yang harus dilakukan. Jangan raker tapi tidak memunculkan sesuatu yang baru dan tidak memunculkan ide baru, gagasan baru," kata Jokowi saat pidato pembukaan rapat kerja Kementerian Perdagangan 2018 di Istana Negara Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018. "Agar kita bisa bersaing dengan negara lain."

Baca: Potensi Besar, Jokowi Segera Kirim Delegasi Bisnis ke Afganistan

Jokowi membandingkan nilai ekspor Indonesia yang tertinggal dibanding negara tetangga di ASEAN. Nilai ekspor Indonesia pada tahun lalu sebesar US$ 145 miliar, masih kalah dengan Thailand yang ekspor mencapai US$ 231 miliar, Malaysia US$ 184 miliar dan Vietnam US$ 160 miliar. "Negara sebesar ini kalah dengan Thailand," katanya.

Pasalnya, menurut Jokowi, Indonesia dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar punya potensi sangat besar terkait ekspor. "Resources dan SDM yang sangat besar, kita kalah. Ini ada yang keliru dan harus ada yang diubah," ucapnya.

Presiden Jokowi lalu menyebut institusi Kementerian Perdagangan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab akan kinerja ekspor tersebut. "Ini tanggung jawab saudara sekalian," tuturnya.

Di awal pidatonya Jokowi mengingatkan bahwa ia berulang kali telah menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya didorong oleh dua hal, yakni investasi dan ekspor. "Bagaimana kita bisa meningkatkan investasi dan meningkatkan ekspor. Hanya itu, gak ada yang lain," katanya. "Oleh sebab itu Kementerian Perdagangan sangat berperan sekali terutama di satu hal ekspor."

Dalam pembukaan rapat kerja Kementerian Perdagangan ini beberapa menteri dan kepala lembaga hadir mendampingi Jokowi, diantaranya Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Selain itu juga ada Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko.

ANTARA