Menteri Arief Keluhkan Industri Pariwisata Terhambat Perizinan

Selasa, 30 Januari 2018 16:27 WIB

Menteri Pariwisata Arief Yahya saat kunjungan kerja ke kantor Airnav Indonesia. TEMPO/Marifka HIdayat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan perkembangan industri pariwisata di Indonesia masih terhambat perizinan. Deregulasi dinilai menjadi kunci penting kesuksesan industri tersebut.

"Tantangan bangsa ini adalah kecepatan. Flow of money and people itu sangat lambat di Indonesia. Ini hampir semuanya terkait dengan perizinan," kata Arief, di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018.

Baca: Cina Cabut Larangan Terbang ke Bali, Pariwisata Pulih?

Arief mencontohkan industri pariwisata Jepang yang tumbuh dua kali lipat karena melakukan deregulasi besar-besaran. Jumlah wisatawan yang masuk ke negara tersebut melonjak dari 9 juta menjadi 20 juta hanya dalam waktu dua tahun.

Namun, Arief mengatakan, tak mudah melakukan deregulasi di seluruh Indonesia. Aturan yang menghambat sering kali berada di daerah. Sementara itu, terlalu banyak pemerintah daerah di Indonesia.

Advertising
Advertising

Cara mudahnya, menurut Arief, adalah membentuk kawasan ekonomi khusus (KEK). Di kawasan tersebut, pemerintah bisa membuat aturan khusus. "Sekalinya suatu daerah sudah punya KEK, perizinan akan lebih mudah dan cepat," ujarnya.

Arief juga mengusulkan 10 destinasi Bali baru dibangun dengan konsep KEK. Namun baru dua destinasi pariwisata yang ia ajukan, yaitu kawasan Bromo, Tengger, dan Semeru serta kawasan Danau Toba. Sedangkan destinasi lain, seperti Wakatobi, Tanjung Lesung, Labuan Bajo, Mandalika, Morotai, Kepulauan Seribu, Tanjung Kelayang, dan Candi Borobudur, akan diajukan bertahap.

Arief menuturkan kemudahan perizinan dalam KEK berupa pelayanan lewat satu pintu. "Investor semuanya mengeluh karena lama waktu mengurus perizinan dan seolah-olah dilempar sana-sini," ujarnya. Dengan fasilitas satu pintu, pengurusan izin menjadi lebih mudah dan cepat. Keuntungan lain dari KEK datang dari sisi finansial. Salah satunya terkait dengan pajak.

Untuk mengembangkan industri pariwisata ini, Arief meminta Kementerian Koordinator Perekonomian bergegas membangun KEK sebanyak-banyaknya. "Mohon KEK lahirnya dipermudah, jangan terlalu dipersulit," katanya.

Berita terkait

Bandara Adi Soemarmo Turun Status, Sandiaga Uno: Ada Kekhawatiran Pariwisata Solo Turun

1 hari lalu

Bandara Adi Soemarmo Turun Status, Sandiaga Uno: Ada Kekhawatiran Pariwisata Solo Turun

Bandara Adi Soemarmo turun status dari internasional ke domestik. Bagaimana nasib pariwisata di Solo? Ini tanggapan Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Iuran Wisata untuk Siapa

2 hari lalu

Iuran Wisata untuk Siapa

Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?

Baca Selengkapnya

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

5 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

6 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

7 hari lalu

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

Rencana pemerintah memberlakukan penarikan iuran pariwisata di tiket pesawat dinilai berpotensi melanggar undang-undang.

Baca Selengkapnya

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

7 hari lalu

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra menyatakan tidak setuju terhadap rencana penerapan iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

8 hari lalu

Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

Jika dikenakan Rp1 ribu saja per penumpang pesawat untuk Dana Abadi pariwisata, pemerintah bisa mengantongi Rp80 miliar setahun.

Baca Selengkapnya

Overtourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata

9 hari lalu

Overtourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata

Pengunjuk rasa percaya bahwa model pariwisata Kepulauan Canary tidak berkelanjutan dan harus diubah, merugikan penduduk lokal.

Baca Selengkapnya

Reza Permadi Hadirkan Alat untuk Data Pengunjung Desa Wisata di 14th SIA 2023

14 hari lalu

Reza Permadi Hadirkan Alat untuk Data Pengunjung Desa Wisata di 14th SIA 2023

Keunggulan AVMS adalah ia mudah digunakan oleh pengelola destinasi wisata atau desa wisata

Baca Selengkapnya