Target Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi Belum Tercapai

Jumat, 26 Januari 2018 05:30 WIB

Sejumlah petugas melakukan evakuasi dan pencarian terhadap korban tewas akibat ambruknya kontruksi jembatan di komplek TIM Cikini, Menteng, Jakarta, 31 Oktober 2014. Ambruknya Jembatan penghubung Gedung Arsip dan Perpustakaan menewaskan 4 orang dan 5 lainnya luka-luka. TEMPO/ M IQBAL ICHSAN

TEMPO.CO, Jakarta - Faktor kelalaian manusia dinilai menjadi salah satu penyebab utama rentetan kecelakaan konstruksi selama lima bulan terakhir. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tak menampik bahwa kualitas pekerja konstruksi saat ini belum mengimbangi gencarnya proyek pembangunan yang ada.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarief Burhanuddin, mengatakan dari total 8,1 juta pekerja bidang konstruksi di Indonesia, baru sekitar 702 ribu orang yang memiliki sertifikat kompetensi. "Jadi belum 10 persen dari target 3 juta tenaga kerja bersertifikat untuk 2019," kata Syarief di Jakarta, kemarin.

Simak: Jumlah Tenaga Kerja Kontruksi Bersertifikat Tak Sampai 10 Persen

Sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sertifikasi diperlukan untuk berbagai jenis pekerjaan, mulai dari tenaga terampil seperti mandor dan operator, tenaga pengawas, ahli kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Ada pula ketentuan administrasi kontrak, manajemen proyek, dan manajemen konstruksi yang layak.

Syarief berkata pihaknya mengembangkan metode belajar jarak jauh melalui sistem online bagi tenaga ahli. Adapun tenaga terampil akan disertifikasi di lapangan dengan metode pengamatan. "Ini on site project, dia kerja di lapangan sekaligus training agar bisa disertifikasi. Mandor akan jadi instruktur," katanya.

Advertising
Advertising

Menurut dia, standarisasi pun harus dilakukan pada mutu material dan peralatan konstruksi. Namun, kecelakaan dianggap lebih sering dipicu kesalahan operasional. "Contoh saja ada elevator (di lokasi pembangunan) yang tahan beban 10 orang, tapi kenyataannya dipakai lebih dari bebannya. Yang seperti itu bukan salah dalam konstruksi, tapi dalam pelaksanaan."

Pengawasan terhadap konsultan proyek dan kontraktor pun kini diperkuat melalui pembentukan Komite Nasional Keselamatan Konstruksi (KNKK). Komite yang terdiri dari pakar konstruksi Kementerian PU tersebut akan bersifat independen dan berwenang merekomendasikan sanksi untuk kontraktor yang lalai.

"Kami ingin komite ini sama seperti Komite Nasional Keselamatan Transportasi," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, Senin lalu.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pun menyorot pentingnya kualitas pekerja sebagai salah satu standar keselamatan di lingkungan konstruksi. Wakil Ketua Umum Kadin bidang Infrastruktur dan Konstruksi, Erwin Aksa, mengatakan, Indonesia baru memiliki 150 ribu tenaga ahli tersertifikasi pada 2017, baik di level perencana, pengawas, maupun pelaksana proyek.

"Idealnya, tenaga ahli ini harus sekitar 500 - 750 ribu orang," tuturnya.

Erwin mempertanyakan tingginya intensitas kecelakaan di sektor konstruksi sipil. Dalam tiga bulan terakhir, sudah ada sedikitnya 11 kecelakaan konstruksi yang berhubungan dengan pembangunan jalan dan jembatan. "Padahal resikonya paling rendah dari jenis konstruksi lain seperti di bidang minyak bumi dan gas atau manufaktur."

Minimnya respon pekerja sektor sipil terhadap prosedur kerja dianggap berpengaruh. "Karena anggapan mereka ini pekerjaan rutin sehari-hari. Pekerja malas membaca prosedur," katanya.

Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Harry Purwantara, menilai pekerja konstruksi hanya menganggap sertifikasi sebagai persyaratan kerja. Kepedulian untuk meningkatkan kualitas pun rendah.

"Padahal sertifikat adalah dokumen pengakuan kompetensi tenaga kerja, termasuk kemampuan badan usaha (konstruksi). Tapi di negeri ini ada perbedaan persepsi," ujarnya.

Deputi Proyek Manajer PT Citra Waspphutowa, Indra Purnadi, memastikan bahwa pengguna dan penyedia jasa Faktor kelalaian manusia dinilai menjadi salah satu penyebab utama rentetan kecelakaan konstruksi selama lima bulan terakhir. memiliki aturan operasional masing-masing. PT Citra Waspphutowa merupakan pemilik konsesi proyek Jalan Tol Depok-Antasari Seksi 1. Proyek tersebut terganggu oleh insiden jatuhnya enam balok girder pada awal bulan ini.

"Standar konstruksi itu sudah berjalan. Jadi komite (KNKK) itu diaktifkan untuk memastikan prosedur ini dijalankan dan berkelanjutan," katanya pada Tempo.

KARTIKA ANGGRAENI | FAJAR PEBRIANTO | YOHANES PASKALIS PAE DALE

Berita terkait

Indonesia Pamer Infrastruktur Hijau Dalam World Water Forum ke-10, Proyek Apa yang Menonjol?

16 jam lalu

Indonesia Pamer Infrastruktur Hijau Dalam World Water Forum ke-10, Proyek Apa yang Menonjol?

Berbagai konsep dan realisasi infrastruktur energi hijau milik Pemerintah Indonesia bakal menampang di World Water Forum ke-10 di Bali.

Baca Selengkapnya

Pemkot Mojokerto Rilis Implementasi Sertifikat Elektronik

5 hari lalu

Pemkot Mojokerto Rilis Implementasi Sertifikat Elektronik

Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto bersama Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Mojokerto, resmi merilis implementasi sertifikat elektronik pada layanan pertanahan

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

7 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

8 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Puluhan Miliaran Digelapkan Mafia Tanah Bekas ART, Nirina Zubir Ungkap Pernah Mau Dicicil Rp 2 Juta per Bulan

8 hari lalu

Puluhan Miliaran Digelapkan Mafia Tanah Bekas ART, Nirina Zubir Ungkap Pernah Mau Dicicil Rp 2 Juta per Bulan

Bekas asisten Cut Indria Marzuki, Riri Khasmita, sempat berkelit telah menggelapkan surat berharga dan harta sebanyak miliaran rupiah dari ibunda Nirina Zubir.

Baca Selengkapnya

Kementerian PUPR Anggarkan Rp 200 Miliar untuk Revitalisasi Pasar Banyuwangi

9 hari lalu

Kementerian PUPR Anggarkan Rp 200 Miliar untuk Revitalisasi Pasar Banyuwangi

Kementerian PUPR mulai merevitalisasi Pasar Banyuwangi yang menjadi pusat perbelanjaan dan kawasan heritage pada pertengahan tahun 2024 ini.

Baca Selengkapnya

Satgas Sebut IKN Siap Gelar Upacara HUT Ke-79 RI, Sejauh Mana Kesiapannya?

19 hari lalu

Satgas Sebut IKN Siap Gelar Upacara HUT Ke-79 RI, Sejauh Mana Kesiapannya?

Kementerian PUPR mempercepat pembangunan Bandara Naratetama di kawasan IKN.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Libur Panjang Banyak Penumpang Commuter Line Turun di Stasiun Dekat Pusat Perbelanjaan, OJK Sebut Restrukturisasi Kredit Covid-19 Berakhir

34 hari lalu

Terpopuler: Libur Panjang Banyak Penumpang Commuter Line Turun di Stasiun Dekat Pusat Perbelanjaan, OJK Sebut Restrukturisasi Kredit Covid-19 Berakhir

KAI Commuter mencatat total pengguna commuter line Jabodetabek selama libur panjang mencapai 1,6 juta orang.

Baca Selengkapnya

BPJT Imbau Pemudik Singgah di Rest Area Maksimal 30 Menit

34 hari lalu

BPJT Imbau Pemudik Singgah di Rest Area Maksimal 30 Menit

BPJT mengimbau pemudik singgah di rest area maksimal 30 menit.

Baca Selengkapnya

Pertamina Patra Niaga soal Kecurangan SPBU KM 42: Sudah Ditera dan Punya Sertifikat

37 hari lalu

Pertamina Patra Niaga soal Kecurangan SPBU KM 42: Sudah Ditera dan Punya Sertifikat

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan buka suara soal kecurangan SPBU di rest area KM 42 B Karawang, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya