TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menilai para pelaku usaha online saat ini kurang kooperatif dalam merespon aduan dari konsumen, baik secara langsung maupun yang melalui YLKI.

"Kami punya nomor telepon atau email para petinggi di belanja online itu tapi jawabannya rata-rata hanya terima kasih saja," ucap dia di kantor YLKI, Jakarta, Jumat, 19 Januari 2018.

Simak: YLKI Minta Pertamini Ditutup Lantaran Dianggap Ilegal

Menurut Tulus, aduan yang dilakukan YLKI ke para pelaku online tidak direspon dengan adanya perubahan kebijakan atau perubahan infrastruktur mereka. Tulus juga mengatakan pihaknya akan terus mendesak pemerintah untuk segera membuat aturan main terkait belanja online. "Biar lebih jelas, tegas dan berpihak pada konsumen," ucapnya.

Ia menyarankan agar para konsumen selalu berhati-hati terhadap risiko dalam melakukan transaksi online. "Jangan hanya memikirkan soal kemudahannya saja," kata dia. Ia menilai konsumen perlu memikirkan terkait data pribadi yang menjadi risiko tinggi dalam masalah penipuan yang ada di transaksi belanja online.

Staf Bidang Pengaduan YLKI, Sularsi menilai bahwa literasi konsumen Indonesia terkait transaksi di dunia Maya masih sangat minim. Sularsi mencontohkan, penipuan terhadap konsumen dalam layanan e-commerce terbilang masih tinggi.

"Jadi sangat perlu edukasi ke masyarakat terkait belanja online. Semakin ke depan belanja online akan jadi tren, karena banyak masyarakat yang gunakan layanan data," ujar pejabat YLKI ini.