TEMPO.CO, Jakarta -Ekonom Universitas Indonesia, Berly Martawardaya menilai ada yang salah dari data yang dimiliki pemerintah terkait produksi beras. Menurut dia, salah satunya adalah data yang disajikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) yang mengklaim adanya surplus produksi beras.

"Jika mengikuti hukum ekonomi, kalau ada produksi yang banyak bahkan surplus harusnya harga turun," kata Berly di Jakarta pada Kamis, 18 Januari 2018.

Baca: Bulog Diminta Serap Gabah dan Beras Petani Saat Panen Raya

Karena itu, menurut Berly, dengan melihat harga yang terus beranjak naik, maka klaim surplus dari Kementan tersebut diragukan kebenarannya.

Berly juga menjelaskan bahwa berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, harga beras medium yang harganya naik tersebut merata di banyak tempat di Indonesia. Karena itu, ia juga meragukan bahwa harga beras yang naik akibat adanya mafia atau praktik penimbunan.

"Kalau ada mafia seharusnya misalnya cuma di beberapa daerah saja seperti di Jabodetabek atau di Bandung. Tapi kalau dari data harga, kenaikan masif terjadi di mana-mana, dan terjadi lebih dari dua bulan, itu perlu diragukan mengenai mafia," ujar Berly yang juga menjadi Program Director Indef ini.

Apalagi, kata Berly, daya tahan beras untuk disimpan tidaklah punya waktu lama. Paling lama adalah 100-120 hari. Jika melebihi itu, kualitas beras akan menurun dan harga akan cenderung turun.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman beberapa kali menyebutkan bahwa produksi beras nasional sudah surplus, bahkan Indonesia bersiap mengekspor beras sesegera mungkin. Pada 9 Februari 2017, ia menyebutkan produksi padi nasional mencapai 79,17 juta ton di 2016 atau di atas target 72 juta ton.

"Jadi memang sudah surplus beras sehingga memang ada rencana ekspor. Dewasa ini ekspornya sedang penjajakan dan negara tujuannya sudah ada, tapi nanti saja dinformasikan," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Medan, Kamis, 9 Februari 2017, seusai Rapat Koordinasi Percepatan Luas Tambah Tanam Padi, Jagung dan Kedelai dengan Pemprov Sumut, Kodam I BB dan Pemkab/Pemkot di Medan.