Bappenas: Kita Paling Rentan Kena Dampak Negatif Perubahan Iklim

Selasa, 16 Januari 2018 18:25 WIB

Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro memberikan sambutan dalam acara Temu Nasabah UlaMM, "Merintis Wirausaha, Membangun UKM" di Balai Sarwono, Jakarta Selatan, 16 Agustus 2017. TEMPO/Alfan Hilmi.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan perubahan iklim benar-benar terjadi. Negara tropis diperkirakan akan mengalami dampak terparah dari fenomena tersebut.

"Indonesia sebagai negara tropis merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim," kata dia di Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2018.

Simak: Bappenas: Indonesia Bisa Jadi Negara Maju di 2045

Berdasarkan kajian lembaga internasional, Bambang menuturkan perubahan iklim tecermin dari suhu bumi yang terus meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, suhu bumi meningkat 0,8 derajat Celsius. Suhunya diperkirakan akan terus meningkat hingga 1,8-4 derajat Celsius jika dibanding rata-rata suhu bumi pada 1980-1999 atau setara kenaikan 2,5-4,7 derajat Celsius pada masa pra industri.

Bambang mengatakan dampak negatif dari perubahan iklim sudah terasa. Setiap musim, baik kering maupun basah, kini berlangsung semakin panjang. Permukaan air laut pun tercatat terus naik.

Advertising
Advertising

Kondisi ini dinilai akan berdampak secara luas terhadap aspek kehidupan masyarakat. Target pembangunan pemerintah seperti ketahanan pangan, infrastruktur, hingga ekosistem juga terancam.

Bambang mengatakan pemerintah saat ini telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Di sektor kehutanan dan lahan gambut, pemerintah melakukan rehabilitasi lahan, pembangunan hutan kota, serta penghijauan lahan gambut.

Di sektor energi, pemerintah mengembangkan energi baru dan terbarukan. Penggunaan bahan bakar fosil kini mulai dikurangi. Pemerintah juga mengembangkan dan mengelola transportasi massal berkelanjutan.

Sedangkan di bidang pertanian, pemerintah berupaya melaksanakan budi daya pertanian yang ramah lingkungan. Pembukaan lahan dilakukan tanpa pembakaran. Upaya lainnya adalah pemanfaatan pupuk organik serta pengembangan biogas dari limbah pertanian.

Di bidang industri, pemerintah kini mengembangkan teknologi hijau, penghapusan bahan perusak ozon, pengembangan bank sampah, dan pengembangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Bappenas menyebutkan industri juga diminta menerapkan program 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle sampah.

Berita terkait

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

8 Februari 2023

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi

Baca Selengkapnya

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

25 Oktober 2022

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.

Baca Selengkapnya

Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

29 April 2022

Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.

Baca Selengkapnya

BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

21 Februari 2022

BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

BRIN tengah mencari cara melembagakan bentuk kerja sama dengan LRI seperti yang telah dilakukan dengan sejumlah universitas.

Baca Selengkapnya

Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

21 Februari 2022

Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.

Baca Selengkapnya

Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

23 Desember 2021

Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

Konsolidasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyiapkan pendanaan biru sehingga dapat memperoleh blue bond.

Baca Selengkapnya

Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

23 November 2021

Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.

Baca Selengkapnya

Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

16 Juli 2021

Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat

Baca Selengkapnya

Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

15 Juli 2021

Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.

Baca Selengkapnya

Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

15 Juli 2021

Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat.

Baca Selengkapnya