Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bappenas: Indonesia Bisa Jadi Negara Maju di 2045

image-gnews
Menteri Bappenas,  Bambang Brodjonegoro memberikan sambutan dalam acara Temu Nasabah UlaMM,
Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro memberikan sambutan dalam acara Temu Nasabah UlaMM, "Merintis Wirausaha, Membangun UKM" di Balai Sarwono, Jakarta Selatan, 16 Agustus 2017. TEMPO/Alfan Hilmi.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2045 atau 100 tahun setelah merdeka. Syaratnya, pertumbuhan ekonomi mesti konsisten di kisaran rata-rata 5 persen.

"Kalau bisa konsisten dengan skenario pertumbuhan rata-rata 5 persen, Indonesia bakal naik kelas menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2038 atau 2039,“ katanya dalam sambutannya di acara pembukaan Indonesia Infrastructure Week di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 November 2017. Menurut dia, saat ini, Indonesia masih masuk kategori emerging country dan negara berpenghasilan menengah ke bawah.

Dengan pertumbuhan yang konsisten di kisaran 5 persen, dia memprediksi pendapatan negara bisa mencapai US$ 20 ribu per kapita. Saat ini, pendapatan Indonesia masih di kisaran US$ 3.600-3.700 per kapita.

"Tantangannya, bisa enggak mempertahankan 5 persen per tahun?" ujarnya. Untuk bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi itu, kata dia, tantangan juga datang dari kondisi ekonomi global dan domestik. Menurut Bambang, pada era Orde Baru, Indonesia sempat mengalami pertumbuhan ekonomi di kisaran 7 persen, kemudian melemah ke kisaran 5 persen pascareformasi.

Karena itu, Bambang mengatakan perlunya terobosan dan upaya baru dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi itu. "Enggak bisa business as usual," ucapnya. Hal yang perlu dikejar di antaranya membuka pasar, meningkatkan kualitas teknologi dan sumber daya manusia, serta menghidupkan manufaktur.

Bambang menggarisbawahi pembangunan infrastruktur sebagai modal untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Apabila dilihat semua aspek dari segi suplai, ada kendala di suplai, salah satunya sektor infrastruktur," tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 2012, stok infrastruktur Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) baru mencapai 38 persen. Bila dibandingkan dengan negara berkembang lain, Indonesia tertinggal jauh dari India yang mencapai 58 persen, Tiongkok 76 persen, Polandia 80 persen, dan Afrika Selatan 87 persen. Adapun sebagai negara maju, Jepang memiliki stok infrastruktur dibanding PDB mencapai 178 persen.

"Sementara kita bukan dalam proses naik, malah turun. Tahun 1995, rasio stok kita 49 persen, sekarang malah tinggal 38 persen. Jadi kita mesti bersiap. Bangun infrastruktur bukan pilihan, tapi keharusan," kata Kepala Bappenas.

Berbicara mengenai efek pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, kata dia, akan berujung pada naiknya pertumbuhan ekonomi. Naiknya pertumbuhan ekonomi, menurut dia, akan meningkatkan produktivitas nasional secara baik, seperti berkurangnya biaya material, naiknya penyerapan tenaga kerja, dan efek berantai lain.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan pada 2017, investasi Rp 126,8 triliun akan menciptakan nilai tambah sampai RP 146,9 miliar dan memberi kontribusi ke pertumbuhan ekonomi 1,06 persen. "Di 2018, dengan investasi Rp 157,8 triliun, bisa berkontribusi ke pertumbuhan ekonomi sebesar 1,28 persen," ujarnya.

Namun, untuk soal pembiayaan, kata Bambang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hanya sanggup menanggung 41,3 persen, sementara badan usaha milik negara 22,2 persen. Jadi masih ada gap yang belum terisi 36,5 persen. Kekosongan itu diharapkan diisi pihak swasta. "Kami berusaha memfasilitasi, baik melalui PPP (public private partnership) dan PINA (pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah)," ucapnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Koneksikan Akses Jalan Pesisir Utara ke PIK 2, Pemkab Tangerang Gelontorkan Lebih dari Rp 40 Miliar

1 hari lalu

Salah satu akses dari Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang ke kawasan PIK 2 yang sedang dibangun. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Koneksikan Akses Jalan Pesisir Utara ke PIK 2, Pemkab Tangerang Gelontorkan Lebih dari Rp 40 Miliar

Pemkab Tangerang menggelontorkan dana Rp 40,2 miliar untuk mengkoneksikan akses jalan di wilayah pesisir utara Kabupaten Tangerang ke kawasan PIK 2.


Syarat Rasio Pajak Naik, Jaga Stabilitas Ekonomi

4 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu perdana dengan wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Dok Tim Prabowo
Syarat Rasio Pajak Naik, Jaga Stabilitas Ekonomi

Rasio pajak bisa naik jika stabilitas ekonomi terjaga. Sebab penyumbang penerimaan terbesar masih pajak badan dari dunia usaha.


Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

6 hari lalu

Ilustrasi lowongan kerja. Tempo/M Taufan Rengganis
Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

Pertumbuhan ekonomi RI tidak diikuti penyerapan kerja yang optimal.


Deretan Janji Prabowo jika Terpilih jadi Presiden RI, dari Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Hingga Swasembada Pangan

7 hari lalu

Deretan Janji Prabowo jika Terpilih jadi Presiden RI, dari Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Hingga Swasembada Pangan

Ada banyak program yang Prabowo dan Gibran janjikan jika mendapat mandat untuk menjadi Presiden dan Wapres RI. Simak sejumlah janji saat kampanye itu.


Bos BRI Beberkan Dampak Resesi di Jepang dan Inggris ke Indonesia

8 hari lalu

Direktur Utama BRI Sunarso yang dinobatkan sebagai Pemimpin /CEO Terpopuler di Media Sosial 2022, untuk kategori BUMN Tbk.
Bos BRI Beberkan Dampak Resesi di Jepang dan Inggris ke Indonesia

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR hari ini, Dirut BRI Sunarso membeberkan dampak resesi di Jepang dan Inggris ke perekonomian Indonesia.


PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

8 hari lalu

Porter mengangkut sekarung pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.  Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Sri Mulyani Masih Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Komisi XI DPR, Senin, 4 September 2023. Sumber: IG @smindrawati
Sri Mulyani Masih Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen

Menkeu Sri Mulyani Indrawati masih optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 mampu menyentuh 5,2 persen.


THR dan Gaji ke-13 ASN Dibayar Penuh, Kemenkeu Yakin Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,2 Persen

11 hari lalu

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu saat ditemui di Plataran, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 24 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
THR dan Gaji ke-13 ASN Dibayar Penuh, Kemenkeu Yakin Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,2 Persen

Kemenkeu yakin pembayaran THR dan gaji ke-13 100 persen dapat memperkuat konsumsi dan menjamin transformasi ekonomi terus berlanjut.


Tito Karnavian Ingin Jakarta jadi Seperti New York hingga Sydney, Ekonom Ingatkan Risiko Didominasi Oligarki Bisnis

13 hari lalu

Gedung perkantoran di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat 5 Mei 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, perekonomian pada tiga bulan pertama tahun ini tumbuh 5,03% secara tahunan (yoy). Tempo/Tony Hartawan
Tito Karnavian Ingin Jakarta jadi Seperti New York hingga Sydney, Ekonom Ingatkan Risiko Didominasi Oligarki Bisnis

Ekonom Indef Didin S. Damanhuri mengkritisi wacana pemerintah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis kelas dunia.. Begini penjelasannya.