TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian tak percaya terjadi lonjakan harga beras. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Sumarjo Gatot Irianto bersikukuh stok beras masih mencukupi.

"Di mana-mana ada panen, kita stok beras di gudang cukup. Di Jawa cukup, di Sulawesi Selatan cukup," kata Gatot di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin, 15 Januari 2018.

Gatot mencontohkan, terdapat stok beras sebanyak 82 ribu ton di Sulawesi Selatan. Dari stok tersebut, ujar dia, 2.000 ton dapat disebar ke seluruh Indonesia.

Simak: Petani Lampung Beberkan Penyebab Harga Beras Naik Terus

Gatot mengatakan dirinya telah meninjau stok beras secara faktual di lapangan. Dia berujar stok juga bakal bertambah menjelang musim panen raya yang diperkirakan berlangsung bulan Februari hingga Maret. Kendati begitu, Gatot tak merinci saat ditanya ihwal data Kementerian Pertanian soal jumlah pasokan beras yang tersedia saat ini.

"Sejauh ini saya lihatnya faktual. Saya datang ke lapangan, lihat barang di lapangan. Saya enggak pakai angka-angka yang tulis-tulis lho, saya lihat fisik," ujarnya.

Kementerian Perdagangan pada Jumat pekan lalu memutuskan akan mengimpor 500 ribu ton beras khusus dari Vietnam dan Thailand. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebelumnya menugasi PT Perusahaan Perdagangan Indoensia (Persero) sebagai importir.

Namun, penugasan itu dicabut. Pemerintah memutuskan menugasi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk menjadi importir.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan mandat stabilisasi harga dan memperkuat cadangan beras pemerintah merupakan tugas Bulog sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016. Darmin mengatakan, impor kemungkinan akan dilakukan bertahap hingga pertengahan Februari.

"Sebagai catatan, 500 ribu ton beras bisa 20 kapal. Maka tidak mungkin sekaligus, atau bertahap sampai paling lambat pertengahan Februari 2018. Kalau harga belum bergerak turun, kami teruskan sampai akhir Februari," kata Darmin di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin, 15 Januari 2018.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | ANTARA