Gubernur Jabar Ahmad Heryawan bersama PNS dalam peringatan HKN jabar (dok.Pemprov Jabar)
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan telah menerbitkan rekomendasi izin pembangunan Meikarta. "Tapi hanya untuk lahan seluas 84,6 hektare. Catat," katanya di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.
Pria yang akrab disapa Aher itu menegaskan luas lahan itu karena ada iklan di media yang mengklaim proyek tersebut akan dibangun di atas lahan 500 hektare, bahkan 2.000 hektare. Dia juga menegaskan lahan permukiman Meikarta, yang mendapatkan rekomendasi, hanya sebagian kecil dari itu.
Aher mengatakan lahan itu diperuntukkan sebagai permukiman. Setelah rekomendasi terbit, perusahaan diminta mengurus perizinan ke pemerintah Kabupaten Bekasi, seperti izin mendirikan bangunan dan analisis dampak lingkungan.
Pembangunan Meikarta membutuhkan rekomendasi dari pemerintah Jawa Barat karena berada di kawasan strategis provinsi. Hal itu diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan rekomendasi untuk Meikarta berpotensi tak bisa lebih dari 84,6 hektare. Eksploitasi lahan yang melebihi luas itu, kata dia, dikhawatirkan akan berdampak pada lingkungan sekitar. "Itu bisa berdampak pada kualitas dan kuantitas suplai air bersih," tuturnya, Kamis, 7 Desember 2017.
Dia menuturkan rekomendasi yang diberikan untuk Meikarta mencantumkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pengembang. Salah satunya terkait dengan kepastian pasokan air. “Mereka sudah dapat izin pasokan air bersih dari Jatiluhur 1.000 liter per detik (1 meter kubik per detik),” ujar Deddy di Bandung, Rabu, 6 Desember 2017.
Presiden Meikarta Ketut Budi Wijaya pernah menyatakan lahan yang akan digunakan untuk permukiman 100 hektare. "Kami optimistis pembangunan tahap pertama Meikarta, yang terdiri atas 100 hektare central park, 250 ribu unit apartemen, dan 1,5 juta meter persegi area komersial, dapat diserahterimakan mulai Desember 2018," katanya.
