TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut penenggelaman kapal pencuri ikan yang dia lakukan merupakan perintah Presiden Joko Widodo. Menurut dia, kalau ada pihak yang keberatan tentang penenggelaman tersebut dapat melapor ke Jokowi.

“Kalau ada yang merasa itu tidak pantas silakan usulKan kepada Presiden Jokowi,” ujar Susi dalam video resmi KKP, yang diunggah di Youtube, Selasa, 9 Januari 2018.

Baca juga: JK Dukung Luhut Larang Susi Pudjiastuti Tenggelamkan Kapal

Dalam channel KKP News di Youtube itu, Susi Pudjiastuti berbicara menanggapi pro dan kontra penenggelaman kapal pencuri ikan yang selama ini dalam wewenang KKP. Dalam video berdurasi 5 menit 14 detik tersebut Susi menjelaskan bahwa ide penenggelaman kapal yang dilakukan KKP bukan merupakan idenya sebagai Menteri KKP.

Menurut Susi selama ini penenggelaman kapal yang dia lakukan sesuai dengan Undang-undang tentang Perikanan Nomor 45 tahun 2009. Dia mengatakan sudah menenggelamkan 363 kapal pencuri ikan selama tiga tahun terakhir. “Kalau ada yang tak setuju bisa lapor ke Presiden Jokowi agar memerintahkan menterinya mengubah UU Perikanan, pasal penenggelaman agar tak ada lagi,” katanya.

Susi mengatakan selama ini aturan penenggelaman kapal dalam UU Nomor 45 tahun 2009 sangatlah efektif untuk menyelesaikan persoalan illegal fishing yang masif. Selain itu, dengan menjalankan amanah undang-undang ini pemerintahan Jokowi ingin menjamin sumber daya alam laut Indonesia yaitu sektor perikanan ditujukan untuk memakmurkan rakyat Indonesia. “Terutama ini untuk para nelayan,” tuturnya.

Susi berujar hampir 90 persen penenggelaman yang terjadi merupakan putusan dari pengadilan yang mengharuskan kapal tersebut dimusnahkan. Hal itu, karena kapal selain bukti kejahatan termasuk pula pelaku kejahatan. “Karena kapal-kapal ini mempunyai kewarganegaraan, sama seperti kita,” ucapnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri Susi Pudjiastuti tidak menenggelamkan kapal lagi tahun ini. Dia berujar daripada menenggelamkan kapal, pemerintah akan berfokus pada produksi untuk meningkatkan ekspor.