TEMPO.CO, Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN akan menerbitkan obligasi berdenominasi rupiah senilai US$ 1-2 miliar atau setara dengan Rp 13-26 triliun pada kuartal pertama 2018. Obligasi itu digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional. "Mudah-mudahan sebelum Juni, semester satu ini," kata Direktur Utama PLN Sofyan Basyir, Senin, 8 Januari 2018.

Sofyan memastikan penerbitan obligasi Rp 10-20 triliun ini tidak hanya untuk mendukung kebutuhan operasional, tapi juga dimanfaatkan guna mendukung pembiayaan investasi. Penerbitan obligasi berdenominasi rupiah di pasar global ini sebagai alternatif pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan sumber pembiayaan dari sektor perbankan.

Baca: Cadangan Listrik 40 Persen Nganggur, Dirut PLN: Tambah Jumlah AC

Perusahaan, kata Sofyan, mencari pendanaan dalam bentuk rupiah terutama karena keterbatasan dari perbankan nasional. "Kita mau coba bagaimana penerimaan dari pihak luar dalam rupiah," tuturnya. Meski begitu, target penerbitan obligasi tidak terlampau besar karena sesuai dengan aset yang dimiliki perseroan saat ini.

Hal tersebut disampaikan Sofyan ketika membandingkan aset yang dimiliki PT PLN dengan PT Jasa Marga Tbk, yang baru saja menerbitkan Komodo Bond senilai US$ 300 juta atau sekitar Rp 4 triliun. "Aset PLN sekarang Rp 1.300 triliun dan Jasa Marga Rp 100 triliun," ucapnya.

Karena itu, memang ada perbedaan yang sangat besar antara kedua perusahaan pelat merah tersebut. "Kalau Rp 2, 3, 4, atau 5 triliun cukup dari bank lokal," ujarnya. Saat ini, kebutuhan pembiayaan PLN pada 2018 diproyeksikan mencapai US$ 5 miliar untuk mendukung pengadaan proyek Rp 2.000 triliun dalam lima tahun.

Sebelumnya, PT Jasa Marga menerbitkan obligasi senilai Rp 4 triliun di Bursa London (London Stock Exchange). Upaya itu untuk mendanai rencana pembangunan infrastruktur Indonesia melalui Komodo Bond. Komodo Bond yang merupakan obligasi global dalam denominasi rupiah ini serupa dengan yang direncanakan bakal diterbitkan PLN.

ANTARA