TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.259,6 triliun atau 92,1 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Realisasi belanja tersebut mayoritas terserap untuk tiga sektor.

“Bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dan perlindungan sosial,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Selasa, 2 Januari 2018.

Simak: Defisit Anggaran hingga Desember 2017 Tembus Rp 352 Triliun

Di bidang infrastruktur, belanja pemerintah digunakan untuk pembangunan jalan sepanjang 794 kilometer, jembatan 9.072 meter, pembanguna tiga bandara dan delapan bandara lanjutan. “Serta pembangunan rel kereta api sepanjang 618,3 kilometer,” kata Sri Mulyani.

Ia melanjutkan, dalam bidang pendidikan, belanja pemerintah digunakan untuk penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk 19,8 juta siswa, penyaluran bantuan operasional sekolah untuk 8 juta siswa dan penyaluran bidik misi 364,4 ribu mahasiswa.

Sementara di bidang kesehatan dan perlindungan sosial, disalurkan untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk 92,1 jiwa dan penyaluran program keluarga harapan untuk 6 juta keluarga penerima manfaat.

Di sisi lain, pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dilakukan berbasis kinerja dengan penerapan sistem reward dan punishment, membuat realisasi sebesar 96,89 persen dari APBN-P 2017 jauh lebih merata dan akuntabel dalam meningkatkan pelayanan publik.

Dalam bidang pendidikan melalui rehabiltasi 11.606 ruang kelas SD dan pembangunan 1.351 ruang kelas SD. Dan bidang kesehatan dengan pembangunan sarana prasarana 347 rumah sakit dan peningkatan/pembangunan 3.873 puskesmas. Sementara di bidang infrastruktur pembangunan jalan 1.503 km dan pembangunan jembatan 1749 m.

Dengan demikian, realisasi belanja pembiayaan anggaran 91,89 persen dari APBNP tahun 2017 termasuk untuk kegiatan investasi masih terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2017 sebesar Rp 18,7 triliun.