TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan komitmen pemerintah DKI untuk mendorong Badan Usaha Milik Daerah melantai di bursa. Sandiaga mengaku telah menyampaikan komitmen tersebut kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso dalam pertemuan di gedung Bursa Efek Indonesia pagi ini.

Jusuf Kalla, Sri Mulyani, dan Wimboh, kata Sandiaga, mengingatkan pada dirinya ihwal indikator kinerja utama BUMD.

"Diingatkan bahwa salah satu KPI kami di pemerintah provinsi adalah bagaimana BUMD memiliki governance yang baik dan benchmarking-nya best practices dengan perusahaan-perusahaan Indonesia yang lainnya dan juga di kawasan Asia Tenggara," kata Sandiaga usai acara pembukaan perdagangan saham di gedung BEI, Jakarta, Selasa, 2 Januari 2018.

Simak: Sandiaga Uno Ingin BUMD Melantai di Bursa

Sebelumnya, Sandiaga berujar ihwal keinginannya agar setidaknya ada satu BUMD yang melakukan penjualan saham perdana (IPO) di BEI setiap tahunnya selama masa kepemimpinannya bersama Gubernur Anies Rasyid Baswedan. Sandiaga mengungkapkan, IPO merupakan salah satu bentuk kemandirian BUMD agar tidak bergantung kepada penyertaan modal daerah (PMD).

Sandiaga mengatakan, pemerintah provinsi masih menjajaki BUMD yang dinilai siap dan menjanjikan untuk IPO. Dia berujar IPO haruslah menarik sehingga dapat menjadi penggerak pembangunan Jakarta. Dana yang coba digalang dari IPO, kata Sandiaga harus signifikan.

"Jadi berarti dari BUMD-BUMD yang besar, BUMD yang memiliki aset besar," ujarnya.

Sandiaga mengatakan belum dapat merinci berapa saham yang bakal dilepas ke publik. Kendati begitu, dia berpendapat prospek BUMD DKI Jakarta untuk IPO besar.

"Sangat besar (prospeknya). Kami punya 26 BUMD, yang sekarang kami pantau yang memiliki kemungkinan IPO, tapi kami tetapkan lima dulu," ujarnya.

Sandiaga mengatakan bakal melihat kondisi tertentu yang mengharuskan pemerintah daerah memiliki saham mayoritas BUMD setelah IPO. Namun, pemerintah DKI pada intinya tak membatasi jumlah kepemilikan sahamnya di BUMD setelah IPO. Dia berujar IPO BUMD akan melihat kondisi dan permintaan pasar serta mengikuti kompetisi bisnis.

"Kalau sudah bisa murni pasar yang menentukan dan itu sudah dalam situasi bisnis yang kompetitif, itu tidak ada batasannya," ucap Sandiaga.