Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 11 Juli 2017. Rapat tersebut membahas perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati irit bicara soal permintaan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan agar segera membayar tagihan subsidi kepada PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara. Sri Mulyani hanya berujar akan menghitung total tagihan dan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM.
“Nanti saya hitung dan segera kami koordinasi saja,” kata Sri Mulyani di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta pada Rabu, 27 Desember 2017.
Sebelumnya, Menteri Jonan mengatakan meminta Sri Mulyani segera membayar tagihan subsidi kepada PT Pertamina demi kelancaran cash flow perusahaan pelat merah ini. Jonan mengatakan permintaan yang sama juga diajukan terkait PT PLN. Permintaan itu diajukan lantaran pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dan premium serta tarif listrik hingga 31 Maret 2017.
Pemerintah telah menetapkan harga eceran di luar Jawa, Madura, dan Bali yaitu Rp 5.150 per liter. Harga premium juga ditetapkan tidak naik yakni tetap pada harga Rp 6.450 per liter. Adapun tarif listrik yang telah ditetapkan yakni Rp 415 per kilo Watt hours (kWh) untuk golongan 450 VA subsidi dan Rp 605 per kWh untuk 900 VA bersubsidi. Sedangkan untuk golongan nonsubsidi mengikuti tarif dasar listrik yang telah ditetapkan.
Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah
2 hari lalu
Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah
Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.
