TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) mulai membahas mata uang digital Bitcoin yang mulai banyak dilirik untuk dijadikan investasi.

"Kita masih berdiskusi, paling tidak masyarakat harus paham apa risikonya, industri keuangan juga, begitu memperdagangkan Bitcoin, harus lapor ke kita, sejauh mana detailnya, kita lagi banyak berdiskusi dengan BI," kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, saat jumpa pers di Kantor Pusat OJK, Jakarta, Kamis, 21 Desember 2017.

Menurut Wimboh, Bitcoin saat ini masih belum dapat didefinisikan oleh otoritas sebagai produk apa. OJK dan BI masih mengidentifikasi hal tersebut sehingga dapat menentukan siapa yang berwenang mengatur dan mengawasi soal cryptocurrency tersebut.

Baca juga: PPATK Temukan Indikasi Pencucian Uang Melalui Mata Uang Digital

"Memang harus kita identifikasi produknya ya, apakah produk payment system atau produk yang lain, kalau payment berarti di Bank Indonesia," ujar Wimboh.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan masyarakat tidak berspekulasi untuk berinvestasi di mata uang digital, seperti Bitcoin, yang kini mulai dilirik sebagai suatu produk investasi karena harganya makin tinggi.

Sri Mulyani mengharapkan fenomena Bitcoin tersebut dapat diselesaikan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral dan juga Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi dan mengatur segala bentuk investasi di lembaga jasa keuangan.

ANTARA