TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, hingga 15 Desember 2017, realisasi penerimaan perpajakan telah mencapai Rp 1.211,5 triliun atau 82,3 persen dari target yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar Rp 1.427,7 triliun. “Dengan begitu, estimasi shortfall pajak sampai akhir tahun antara Rp 110 triliun dan Rp 130 triliun,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Sri Mulyani mengakui penerimaan pajak hingga akhir tahun kemungkinan besar tak mencapai target. Namun pihaknya optimistis untuk terus mengejar target Rp 230 triliun sisanya. “Jadi tinggal Rp 110-130 triliun itu karena dalam dua pekan ke depan kita masih akan ada tambahan penerimaan mungkin lebih dari Rp 100 triliun,” katanya.

Menurut Sri Mulyani, belanja kementerian dan lembaga yang dikendalikan hingga akhir tahun juga akan menopang realisasi penerimaan. Selain itu, serangkaian upaya lain dilakukan pemerintah untuk menggenjot penerimaan, seperti menjaga konsistensi dan disiplin tata kelola keuangan negara serta memastikan wajib pajak memenuhi kewajibannya.

Baca: Sri Mulyani: Musim Pemilu Tak Ganggu Reformasi Struktur Ekonomi

Sri Mulyani berujar defisit penerimaan perpajakan dapat dikurangi dengan surplus penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 34 triliun hingga akhir tahun. “Jadi tingkat defisit masih antara 2,7 persen, jadi shortfall dikelola juga dengan menahan belanja tidak 100 persen. Dari sisi pajak, segala upaya dilakukan,” ucapnya,

Meskipun demikian, Sri Mulyani memastikan capaian penerimaan perpajakan tahun ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu ketika program pengampunan pajak atau tax amnesty berlangsung. “Penerimaan pajak tahun ini lebih sehat,” tuturnya.

Penerimaan pajak itu tumbuh hingga 4,3 persen dibanding tahun lalu. Dia menambahkan, masih ada waktu tersisa untuk terus menggenjot penerimaan negara. Dia pun meminta dukungan semua pihak agar target dapat tercapai dengan optimal. “Kami masih punya waktu 10 hari dan kami minta juga dukungan, seperti dari perbankan untuk tetap membuka layanan maksimal hingga 30 Desember,” katanya.

Untuk realisasi PNBP saat ini telah tumbuh 108 persen atau Rp 281 triliun, melebihi target Rp 260 triliun. “Lonjakan PNBP ini karena faktor harga minyak yang melebihi asumsi,” ujar Sri Mulyani.

Sedangkan realisasi penerimaan hibah mencapai 104 persen atau Rp 4,4 triliun dari target Rp 3,1 triliun. Untuk penerimaan bea dan cukai telah mencapai Rp 153,1 triliun atau 80,9 persen dari target Rp 189,1 triliun. Selanjutnya, total pendapatan negara hingga pertengahan Desember Rp 1.496,9 triliun atau 86,2 persen.

Di sisi lain, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.132,3 triliun dengan proyeksi hingga akhir tahun akan mencapai target maksimal 95 persen. Untuk belanja kementerian dan lembaga saat ini Rp 664,9 triliun atau 86,4 persen dari alokasi anggaran Rp 769,2 triliun.