Rasio Gini Sulit Ditekan, Indef: Akibat Kesenjangan Struktural

Selasa, 19 Desember 2017 16:49 WIB

Ilustrasi kemiskinan Jakarta. Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan kesenjangan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia, yang salah satunya diukur dari indeks rasio gini, memang sulit ditekan. Menurut Bhima, kesulitan tersebut disebabkan ketimpangan atau kesenjangan ekonomi terjadi secara struktural.

Belum lagi, kata Bhima, akibat adanya sasaran pembangunan yang kurang tepat. “Memang, kalau kita lihat, ada pembangunan infrastruktur yang kencang selama tiga tahun ini. Tapi siapa pemakai paling banyak pemakai infrastruktur? Ya, kelas menengah,” katanya ketika dihubungi Tempo, Selasa, 19 Desember 2017.

Baca: Bappenas: Sangat Tak Mudah Menekan Rasio Gini 0,01

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan angka ketimpangan pendapatan penduduk Indonesia bisa terus ditekan pada 2018. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan target rasio gini, indikator ketimpangan pendapat, bisa ditekan ke level 0,38 dari angka terakhir 0,393. Menurut Bambang, untuk menekan rasio gini 0,01 pun tidak mudah.

Lebih jauh, Bhima mengatakan sekitar 87 persen program pembangunan infrastruktur selama ini masih dikuasai kontraktor skala besar. Karena itu, tak heran jika kontraktor kecil di daerah belum terkena dampak positif kebijakan ini. “Makanya kan penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi pada 2016 itu turun menjadi 230 ribu orang,” ujarnya.

Selain itu, Bhima menilai masalah rasio gini atau ketimpangan dan kesenjangan ekonomi di Indonesia terjadi karena penguasaan faktor produksi dan lapangan kerja yang masih kurang. Meskipun telah ada program pemerintah, seperti reforma agraria yang ditujukan untuk memotong kesenjangan dan ketimpangan sosial, menurut Bhima, program tersebut belum maksimal.

Selama ini, program pembagian sertifikat tanah sebagai bagian dari reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani, yang dilakukan Presiden Joko Widodo, justru tidak mampu menambah daya beli petani. “Makanya nilai tukar petani dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan,” ucapnya.

Berita terkait

Eks Menteri Keamanan Panama Menang Pilpres dengan Dukungan Mantan Presiden

12 hari lalu

Eks Menteri Keamanan Panama Menang Pilpres dengan Dukungan Mantan Presiden

Eks menteri keamanan Panama memenangkan pilpres setelah menggantikan mantan presiden Ricardo Martinelli dalam surat suara.

Baca Selengkapnya

Kepala Bappenas Sanjung Pemerintahan Jokowi: Ekonomi RI Stabil di Kisaran 5 Persen

12 hari lalu

Kepala Bappenas Sanjung Pemerintahan Jokowi: Ekonomi RI Stabil di Kisaran 5 Persen

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyanjung pemerintahan Presiden Jokowi karena pertumbuhan ekonomi RI stabil pada kisaran 5 persen.

Baca Selengkapnya

PBB: Kehancuran Bangunan di Gaza Terburuk Sejak PD II, Butuh Biaya Rekonstruksi Hingga US$40 Miliar

15 hari lalu

PBB: Kehancuran Bangunan di Gaza Terburuk Sejak PD II, Butuh Biaya Rekonstruksi Hingga US$40 Miliar

PBB melaporkan kehancuran perumahan di Gaza akibat serangan brutal Israel sejak 7 Oktober merupakan yang terburuk sejak Perang Dunia II.

Baca Selengkapnya

10 Negara Termiskin di Dunia Berdasarkan PDB per Kapita

22 hari lalu

10 Negara Termiskin di Dunia Berdasarkan PDB per Kapita

Berikut ini daftar negara termiskin di dunia pada 2024 berdasarkan PDB per kapita, semuanya berada di benua Afrika.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Bertemu Managing Director IFC, Apa Saja yang Dibicarakan?

26 hari lalu

Sri Mulyani Bertemu Managing Director IFC, Apa Saja yang Dibicarakan?

Sri Mulyani melakukan pertemuan bilateral dengan Managing Director IFC Makhtar Diop di Washington DC, Amerika Serikat. Apa saja yang dibicarakan?

Baca Selengkapnya

Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

29 hari lalu

Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Tony Blair dan Prabowo Subianto berdiskusi membahas isu-isu global dan strategi untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju

Baca Selengkapnya

Muhadjir Effendy Sebut Anggaran Rp 496,8 Triliun untuk Perlinsos Sudah Disetujui DPR

43 hari lalu

Muhadjir Effendy Sebut Anggaran Rp 496,8 Triliun untuk Perlinsos Sudah Disetujui DPR

Muhadjir Effendy menyebut program perlinsos ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia.

Baca Selengkapnya

Muhadjir Effendy Sebut Bansos Penting untuk Dorong Daya Beli Masyarakat Miskin

43 hari lalu

Muhadjir Effendy Sebut Bansos Penting untuk Dorong Daya Beli Masyarakat Miskin

Tak hanya Muhadjir, tiga menteri lain juga turut memberikan keterangan terkait bansos di sidang sengketa pilpres hari ini.

Baca Selengkapnya

Jepang Kucurkan Bantuan untuk Produksi Kakao Berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan di Gorontalo

54 hari lalu

Jepang Kucurkan Bantuan untuk Produksi Kakao Berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan di Gorontalo

Bantuan Jepang ini, diharapkan bisa menaikkan pendapatan petani berskala kecil dan mengentaskan kemiskinan di Provinsi Gorontalo

Baca Selengkapnya

Kenaikan Harga Pangan dan Gaji Tak Seimbang, Ekonom Sebut Bisa Tambah Angka Kemiskinan

5 Maret 2024

Kenaikan Harga Pangan dan Gaji Tak Seimbang, Ekonom Sebut Bisa Tambah Angka Kemiskinan

Pemerintah mesti membuat kebijakan yang bisa mengendalikan harga pangan karena bisa menambah jumlah kemiskinan baru.

Baca Selengkapnya