TEMPO.CO, Singapura - Menjelang penutupan tahun 2017, kinerja BPJS Ketenagakerjaan berada di puncak sukses. Total aset yang berhasil dihimpun mencapai Rp 305 triliun. Di antara indikator keberhasilannya hingga 30 November 2017 ini, yaitu jumlah peserta program perlindungan sosial ketenagakerjaan terus bertambah.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, total pekerja yang terdaftar mencapai 44,3 juta. Sedangkan perusahaan aktif yang tercatat sebanyak 445 ribu, naik 124 persen dari periode sebelumnya atau 105 persen dari rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) 2017.

Baca: BPJS Ketenagakerjaan dan KBRI Singapura Teken MoU

Menurut Agus Susanto, tenaga kerja aktif dalam program kepesertaan mencapai 25,4 juta atau naik 115 persen dari periode sebelumnya dan 101 persen dari RKAT 2017. BPJS Ketenagakerjaan mengalami surplus keuangan cukup besar. Karena itu, agar lebih memberi manfaat, aset badan ini dialokasikan ke sejumlah investasi, seperti deposito, surat utang, saham, reksadana, properti, dan modal penyertaan.

Menaker M Hanif Dhakiri (kanan) didampingi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto (kiri) dan Kepala Desa Blimbing Masykota (kedua kiri) menjenguk salah satu korban kebakaran pabrik kembang api di RSUD Kabupaten Tangerang, Tangerang, Banten, 29 Oktober 2017. ANTARA

“Keberhasilan ini tidak menjadikan kami berpuas diri. Masih banyak pekerjaan yang harus dibereskan. Agar seluruh pekerja di Indonesia terlindungi, kami tidak akan berhenti berusaha,” ujar Agus Susanto seusai menandatangai kerja sama program perlindungan pekerja migran dengan KBRI Singapura di Singapura, Sabtu, 9 Desember 2017.

Hingga akhir November 2017, kata Agus Susanto, aset BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 305 triliun. Angka ini melampaui target manajemen pada RKAT 2017 sebesar Rp 296,9 triliun. Adapun aset alokasi investasi didominasi surat utang, yaitu 61 persen. Sedangkan protofolio terbesar setelah surat utang adalah saham, yang mencapai 17 persen, disusul deposito dan reksadana masing – masing 12 persen dan 8 persen.

Baca: GoJek dan BPJS Ketenagakerjaan Kerja Sama, Driver Mudah Membayar Iuran

Pengelolaan aset investasi ditambah dengan aset non investasi, kata Agus Susanto, berdampak pada total aset BPJS Ketenagakerjaan pada akhir November 2017 mencapai Rp 317 triliun. “Untuk 2018, kami telah menyiapkan beberapa terobosan strategi. Seperti optimalisasi sistem keagenan dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam akuisisi dan pelayanan,” tutur Agus.

Agus Susanto menjelaskan, beberapa capaian tersebut didukung oleh tumbuhnya kepesertaan, perusahaan aktif yang tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Total iuran mencapai Rp 50 triliun atau tumbuh 14,2 persen dan mencapai 90 persen dari target 2017. Sampai akhir tahun nanti ditargetkan Rp 55 triliun iuran yang tertagih. "Kami sedang intensifkan upaya penagihan iuran, kami yakin target itu akan tercapai".

Ditambahkannya, pembayaran klaim jaminan juga masih dalam range anggaran yang ditetapkan, secara total mencapai 76,3 persen dari RKAT 2017. Pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim sebesar Rp 883,8 miliar untuk 112.490 kasus.

Sementara itu program Jaminan Kematian (JK) telah dibayarkan jaminan sebesar Rp 568,6 miliar dengan 20.557 kasus. Pada kasus Jaminan Hari Tua (JHT) tercatat pembayaran klaim terbesar di antara program lainnya yaitu mencapai Rp 18,2 triliun untuk pengajuan pencairan sebanyak 1.7 juta kasus. Meskipun baru dirilis sekitar 2 tahun, program Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan juga sudah membayarkan klaim jaminan sebesar Rp 49,5 miliar untuk 24.691 kasus.