Kementerian Keuangan: Holding BUMN Bukan Untuk Dijual

Rabu, 6 Desember 2017 06:33 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah), Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny Loho (kiri) dan Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 24 Agustus 2016. Rapat tersebut membahas penerbitan saham terbatas atau rights issue, empat BUMN yakni PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Krakatau Steel Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk serta membahas rencana pembentukan Holding BUMN. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata membantah isu Holding Badan Usaha Milik Negara (Holding BUMN) bertujuan untuk dijual. “Itu persepsi yang cepat menghakimi tanpa melihat esensi didalamnya,” kata dia di Gedung Serbaguna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, pada Selasa, 5 Desember 2017.

Isa tak membenarkan isu yang menyebutkan bahwa holding BUMN dilakukan agar bisa dijual ke negara lain. Ia mengatakan, dengan adanya holding BUMN justru perusahaan akan mendapat manfaat dari proses holding. “Karena nilai saham mereka di perusahaaan holding atau masing-masing perusahaan bisa mendapatkan peningkatan.”

Simak: Lika-liku Holding BUMN Perdana

Ia mengatakan, dalam proses holding akan ada satu jenis saham yang dipertahankan. “Saham dwiwarna atau saham seri a tetap berada pada pemerintah Indonesia."

Lebih lanjut, ia berujar saham dwiwarna ini bisa dikatakan saham sakti. "Bisa menentukan manajemen perusahaan dan memiliki kekuatan untuk menolak aktivitas yang dianggap merugikan perusahaan holding atau masyarakat secara luas."

Advertising
Advertising

Karena itu, ia memberi contoh untuk holding BUMN pertambangan, Inalum tetap dikuasai oleh pemerintah Indonesia dengan adanya saham tersebut. “Jadi, secara langsung atau tidak, pengaturan dalam perusahaan holding tetap ada pada pemerintah.”

Isa menuturkan holding BUMN akan menambah kapasitas dari perusahaan dan mampu menampilkan kemampuan yang lebih besar. “Tujuannya untuk bersinergi. Mereka bersatu.”

Sebelumnya, holding BUMN tambang resmi terbentuk lewat terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan PT Indonesia Asahan Alumunium pada 14 November 2017.

Menteri BUMN Rini mengatakan salah satu tujuan holding BUMN adalah untuk melakukan efisiensi, misalnya untuk pengadaan kebutuhan alat berat industri pertambangan. Dengan holding BUMN, Rini mengklaim investasi alat berat akan lebih efisien. “Jadi tinggal grouping saja, alat beratnya bisa dipindah-pindah,” kata dia.

JENNY WIRAHADI

Berita terkait

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

6 jam lalu

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.

Baca Selengkapnya

BNI Telah Salurkan Kredit hingga Rp 695,16 Triliun per Kuartal I 2024

18 jam lalu

BNI Telah Salurkan Kredit hingga Rp 695,16 Triliun per Kuartal I 2024

Tiga bulan pertama 2024, kredit BNI utamanya terdistribusi ke segmen kredit korporasi swasta.

Baca Selengkapnya

Konflik Iran-Israel, Aria Bima Tegaskan Peran Penting BUMN untuk Penguatan Ekspor

1 hari lalu

Konflik Iran-Israel, Aria Bima Tegaskan Peran Penting BUMN untuk Penguatan Ekspor

Pemerintah harus cermat menerapkan strategi, salah satunya melalui diplomasi perdagangan

Baca Selengkapnya

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

5 hari lalu

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

Wakil Ketua Badan Itelijen Negara (BIN) I Nyoman Cantiasa mengapresiasi acara puncak Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Saka 1946.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

5 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

5 hari lalu

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

Menhub Budi Karya membahas rencana pengembangan jaringan transportasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dengan Jepang.

Baca Selengkapnya

Cara Download Safe Exam Browser untuk Tes Online BUMN 2024

5 hari lalu

Cara Download Safe Exam Browser untuk Tes Online BUMN 2024

Berikut ini cara download Safe Exam Browser untuk tes online pertama Rekrutmen Bersama BUMN 2024 bagi perangkat Windows atau MacOS.

Baca Selengkapnya

Jadwal Lengkap Tes Rekrutmen Bersama BUMN 2024 dan Jenis Tesnya

5 hari lalu

Jadwal Lengkap Tes Rekrutmen Bersama BUMN 2024 dan Jenis Tesnya

Berikut ini jadwal lengkap tes Rekrutmen Bersama BUMN 2024, mulai dari trial test, tes online 1, tes online 2, hingga tes seleksi di BUMN.

Baca Selengkapnya

Profil Jalan Tol MBZ dan Sengkarut dalam Pembangunannya Ada Dugaan Korupsi

5 hari lalu

Profil Jalan Tol MBZ dan Sengkarut dalam Pembangunannya Ada Dugaan Korupsi

Pembangunan tol MBZ (Mohamed Bin Zayed) diusut Kejaksaan Agung. Berikut profil Jalan Tol MBZ yang sebelumnya bernama Jalan Layang Japek II.

Baca Selengkapnya

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

5 hari lalu

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

DK PWI telah memutuskan memberikan sanksi dan tindakan organisatoris terhadap Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun dan tiga pengurus PWI lainnya.

Baca Selengkapnya