TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, tak yakin dengan nilai anggaran infrastruktur tahun 2018 sebesar Rp 410,7 triliun. Ia menilai nilai itu kurang realistis karena penerimaan pajak pada akhir 2017 kemungkinan tak akan melampaui target.

“Terlalu ambisius,” katanya saat ditemui di Universitas Bakrie, Jakarta, Rabu,29 November 2017.

Simak: Indef: 39 Persen Utang Indonesia Dikuasai Asing

Enny menilai target penerimaan pajak pada akhir 2018 akan berkisar Rp 1.200 triliun, lebih sedikit dari target Rp 1.609,4 triliun. Ia menuturkan, jika pencapaian penerimaan pajak berada di atas angka Rp1.200 triliun, pemerintah harus bisa memastikan anggaran yang sifatnya mandatory. “Seperti sektor pendidikan, kesehatan, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum,” ucapnya.

Terkait dengan target penerimaan pajak Rp 1.609,4 triliun, Enny mengatakan harus ada konsekuensi penambahan utang jika pemerintah optimistis mencapai angka tersebut. “Menambah utang juga ada batasnya,” tuturnya.

Ia juga mengatakan, selain prioritas pada anggaran mandatory, ada anggaran rutin yang perlu diperhatikan memasuki pemilihan kepala daerah serentak 2018. Ia berujar dana untuk pilkada tak mungkin tidak dianggarkan tersendiri. “Tak mungkin ditiadakan atau dipotong,” katanya.

Enny menganggap posisi tersebut sudah hampir seperti anggaran rutin ketika sudah ditetapkan untuk pilkada. Melihat keadaan itu, dia menilai penetapan alokasi infrastruktur Rp 410, 7 triliun cukup ambisius. “Dilihat dari kekuatan pembiayaan, itu terlalu ambisius,” ujarnya.

Lebih lanjut, Enny mengaku tak bermaksud proyek infrastruktur ditiadakan atau ditunda. “Diarahkan mana yang menjadi prioritas dan skema pembiayaannya,” ucapnya.

Terkait dengan skema pembiayaan, peneliti Indef tersebut menyatakan bukan berarti semua harus berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pembiayaan, kata dia, bisa dengan public private partnership, Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. “Tak semuanya harus dikerjakan pemerintah,” tuturnya.

JENNY WIRAHADI