TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan belum bisa memberikan rekomendasi pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat RI. Alasannya, tim kementerian dan pakar masih melakukan pengkajian atas rencana permintaan pembangunan gedung baru tersebut.

"Belum ada rekomendasi (pembangunan gedung DPR RI), " kata Basuki di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 23 November 2017. "Mudah-mudahan minggu-minggu ini bisa diselesaikan (analisanya)."

Basuki mengungkapkan ada tiga hal yang dianalisa oleh tim sebelum pembangunan gedung baru tersebut. Pertama, kata dia, mengenai keamanan bangunan, lalu keselamatan dan kenyamanan bangunan tersebut.

Menurut dia, keamanan meliputi struktur bangunan yang akan didirikan, keselamatan mengenai fasilitas dan kenyamanan meliputi utilitas seperti ruang kerja dan toilet. "Untuk (ruangan) satu anggota DPR berapa luasnya. Ketiga unsur itu akan dilaporkan dari hasil evaluasi kami," ucapnya.

Baca: Siapkan Rp 800 M, PUPR Bangun Jalan ke Wisata Danau Toba

Menurut dia, kajian yang dilakukan timnya tidak mengeluarkan anggaran pemerintah. Setelah kajian pembangunan gedung baru itu selesai, pihaknya akan mengembalikan kajian tersebut ke DPR RI.

Lebih lanjut ia menuturkan kajian tersebut akan menentukan rekomendasi pembangunan gedung baru atau tidak. Yang pasti, kata dia, gedung yang lama tidak mungkin dikosongkan. "(Gedung) yang lama jga harus dimanfaatkan," ucapnya.

Ia mencontohkan jika satu anggota sekarang mempunyai luas 10 meter untuk ruang kerja, tapi kebutuhan sebenarnya 20 meter. Nah, nanti dua ruangan bisa direhab. "Jadi nanti ada yang direhab dan dibangun baru."

DPR menggunakan anggaran Rp 601 miliar untuk pembangunan gedung baru DPR dan penataan kompleks parlemen.