KKP Sebutkan Tiga Langkah Perbaiki Potensi Ikan Tuna

Senin, 20 November 2017 17:00 WIB

Aktivitas jual beli ikan tuna di Pasar Ikan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur. TEMPO/Eko Widianto

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Rifky Effendi Hardijanto menyebutkan, selama ini, potensi perikanan, khususnya tuna, seharusnya bisa ditingkatkan. Salah satunya dengan memperbaiki cara penangkapan, handling setelah ditangkap, dan mobilisasi ke pelabuhan.

"Ikan tuna di perairan Indonesia sebenarnya berkualitas baik," ujarnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin, 20 November 2017.

Data Direktorat Sumber Daya Ikan dan riset perikanan menyebutkan nilai tuna yang dihasilkan di Indonesia masih bisa naik 2,5 kali lipat. Hal itu bisa dicapai apabila penangkapan ikan, yang selama ini didominasi ikan tuna grade III, bisa ditingkatkan menjadi grade I.

Untuk memperoleh kualitas tuna grade I, kata Rifky, penangkapan, penanganan, dan mobilisasi ikan mesti dilakukan dengan hati-hati. Sebab, wawasan dan kemampuan nelayan mengenai tersebut menjadi hal vital. "Jadi, dengan tonase yang sama, apabila nelayan diberikan pelatihan yang proper, itu akan memberi tambahan pendapatan bagi mereka," ucapnya.

Selain memberikan pelatihan, Rifky mengatakan sistem logistik juga menjadi kunci terjaminnya kualitas tuna sampai ke pasar. Infrastruktur rantai dingin, kata dia, juga mesti disiapkan untuk bisa menjamin kualitas tuna yang ditangkap tidak menurun lantaran es mencair.

Dengan bisa menjual ikan kelas wahid, dia mengatakan eksploitasi berlebihan juga bisa dikurangi lantaran orientasinya bergeser dari volume ke kualitas. Saat ini, golongan tuna terbagi dalam tiga kelas, yakni grade I, grade II, dan grade III. Tuna grade I dibanderol Rp 50 ribu per kilogram, grade II Rp 35 ribu per kilogram, grade III Rp 20 ribu per kilogram.

Sebagai perbandingan, kata Rifky, kalau menangkap 200 kilogram grade III, nelayan bisa pulang dengan membawa kocek Rp 4 juta. Dengan volume dan tonase yang sama, apabila nelayan bisa menangkap grade I, mereka bisa membawa pulang Rp 10 juta. "Makanya ini mesti kita kejar daripada mengejar volume," tuturnya.

Berdasarkan laporan dari dua perusahaan pelat merah di bidang ini, Perindo dan Perinus, mencari ikan tuna cakalang saat ini sudah cukup sulit lantaran populasinya di perairan berkurang akibat eksploitasi berlebihan. "Padahal cakalang dalam MSY (maximum sustainable yield) masih ada gap yang masih lebar," katanya.

Kedua perusahaan itu, Rifky menambahkan, akhirnya belum dapat memenuhi janjinya kepada industri untuk memasok 3.000 ton ikan cakalang dalam sebulan. "Produksi mereka dalam sebulan masih di bawah 100 ton," ujarnya. Hal tersebutlah yang membuat Rifky meyakini penangkapan tuna memang perlu diatur. "Supaya bisa dinikmati dari generasi ke generasi," ucapnya.

Berita terkait

KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

18 jam lalu

KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

Greenpeace meminta KKP segera menghukum pelaku sekaligus mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Penangkapan Ikan.

Baca Selengkapnya

Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

20 jam lalu

Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

KKP meringkus satu kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia saat kedapatan menangkap ikan di Selat Malaka.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

1 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pencuri ikan berbendera Malaysia. Kapal itu tercatat sudah dimusnahkan tapi masih beroperasi

Baca Selengkapnya

Greenpeace Apresiasi KKP Tangkap Kapal Transhipment dan Mendesak Usut Pemiliknya

1 hari lalu

Greenpeace Apresiasi KKP Tangkap Kapal Transhipment dan Mendesak Usut Pemiliknya

Greenpeace Indonesia mengapresiasi langkah KKP yang menangkap kapal ikan pelaku alih muatan (transhipment) di laut.

Baca Selengkapnya

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

2 hari lalu

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggalang dukungan internasional untuk mewujudkan perluasan kawasan konservasi laut seluas 97,5 juta hektare (ha) atau setera 30 persen luas laut perairan Indonesia pada tahun 2045.

Baca Selengkapnya

Dari Transhipment Kapal Ikan Asal Juwana Terungkap TPPO dan Cerita Pelarian di Tengah Laut

8 hari lalu

Dari Transhipment Kapal Ikan Asal Juwana Terungkap TPPO dan Cerita Pelarian di Tengah Laut

ABK yang lari dari kapal ikan asing loncat ke laut dan berenang sejauh 12 mil. Satu tak selamat.

Baca Selengkapnya

Kapal Ikan Asal Juwana Ditangkap di Laut Arafura Karena Transhipment Ilegal dan Selundupkan Solar

9 hari lalu

Kapal Ikan Asal Juwana Ditangkap di Laut Arafura Karena Transhipment Ilegal dan Selundupkan Solar

Kapal pengangkut ikan asal Indonesia ditangkap kerena melakukan alih muatan (transhipment) dengan dua Kapal Ikan Asing (KIA) di Laut Arafura, Maluku.

Baca Selengkapnya

KKP Buru Kapal Cina Ilegal yang Melakukan Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia

10 hari lalu

KKP Buru Kapal Cina Ilegal yang Melakukan Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia

KKP menduga kapal Cina ilegal itu masih berada di perairan sekitar Laut Aru.

Baca Selengkapnya

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

18 hari lalu

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

Dua unit di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru menerima pengakuan berstandar internasional sebagai unit kerja yang menjalankan sistem manajemen anti penyuapan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Baca Selengkapnya

KKP Bangun Kampung Nelayan Modern di Banyuwangi, Sedot Anggaran Rp 22 Miliar

25 hari lalu

KKP Bangun Kampung Nelayan Modern di Banyuwangi, Sedot Anggaran Rp 22 Miliar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun Kampung Nelayan Modern (Kalamo) di Pantai Ancol Plengsengan, Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Proyek ini akan menyedot anggaran sekitar Rp 22 Miliar.

Baca Selengkapnya